Senin, 21 Desember 2015

Surat Terbuka ITW Kepada Presiden Jokowi

Ist.
Beritabatavia.com - Kepada Yang Mulia Presiden RI
Bapak IR Joko Widodo

Assalamu’alaikum wr.wb
Salam sejahtera untuk kita semua.

Kami keluarga besar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Traffic Watch (ITW) berharap Bapak Presiden dan keluarga serta seluruh anggota kabinet kerja, sehat dan sukses selalu.

Yang mulia, Presiden RI, Bapak IR Joko Widodo,kiranya berkenan membaca surat kami tentang kecemasan terhadap  kondisi lalu lintas dan angkutan jalan di negeri yang kita cintai ini.

Kita sudah enam tahun memiliki undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Namun, keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas masih belum terwujud. Bahkan cenderung kian mengerikan,kemacetan dan kecelakaan yang menimbulkan korban jiwa terus meningkat.

Padahal, undang-undang Nomor 22 tahun 2009  menyebutkan, lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis untuk mendukung pembangunan dan integrasi nasional serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional seperti yang diamanatkan  UUD RI 1945.

Selain itu, lalu lintas juga sebagai urat nadi kehidupan dan  cermin budaya bangsa, serta potret modrenisasi. Semestinya lalu lintas dan angkutan jalan harus mendapat perhatian khusus dari semua elemen bangsa terutama pemerintah sebagai penyelenggara dan penanggungjawab.

Sayangnya, pemahaman dan keyakinan kita bahwa lalu lintas sebagai urat nadi kehidupan, cermin budaya bangsa dan  potret modernitas bangsa, sering kita abaikan. Ketika terjadi masalah lalu lintas seperti kemacetan atau kecelakaan semua dianggap hal wajar dan lumrah. Bahkan,untuk mengatasi kemacetan, kita belum melakukan kontrol terhadap pertumbuhan jumlah kendaraan. Justru yang terjadi adalah pembatasan ruang gerak kendaraan. Sementara angkutan umum yang bisa mewujudkan Kamseltibcar serta terintegrasi keseluruh penjuru dan terjangkau secara ekonomi masih setengah hati.

Padahal, untuk dapat hidup dan tumbuh serta berkembang diperlukan  produktifitas. Dimana, sebagian besar aktifitas untuk meningkatkan hasil produktifitas dilaksanakan  di ruang lalu lintas dan angkutan jalan.
Yang mulia Bapak Presiden, kemacetan menimbulkan pemborosan dan kerugian yang mencapai Rp 65 triliun pertahun. Kemacetan menjadi kontra produktif dan  potensi menimbulkan masalah sosial lainnya, seperti gangguan psikologis masyarakat yang semuanya berpotensi mematikan produktifitas.Ditambah lagi kebijakan-kebijakan yang bukan untuk menyehatkan urat nadi.Sehingga kemacetan lalu lintas membuat urat nadi tersumbat, alirah darah tidak lancar pemicu terjadinya stroke, bahkan kematian.
Bapak Presiden, kita juga mengabaikan perilaku berlalu lintas masyarakat yang semaunya. Sehingga menjadi pemicu utama terjadinya kecelakaan. Bila kita melihat data yang ada, kecelakaan di jalan raya sungguh tragedi memilukan. Kami sampaikan fakta peristiwa kecelakaan, bahwa sebanyak  90 orang setiap harinya atau sekitar delapan orang setiap jam nya salah seorang anggota keluarga tidak lagi kembali ke rumah dengan selamat, mereka meninggal akibat kecelakaan di jalan raya. Jumlah tersebut belum termasuk peristiwa yang tidak dilaporkan kepada pihak kepolisian.

Sedangkan data korban jiwa akibat kecelakaan pada periode 2011 tercatat sebanyak 32.657 jiwa. Pada periode 2012 jumlah tercatat menjadi 27.000 orang dan periode 2013 sebanyak 25.157 jiwa. Kemudian pada  periode 2014 sebanyak 28.297 jiwa. Selanjutnya pada  periode Desember 2014 sampai Juni 2015 sudah menelan korban jiwa sebanyak 9.604 orang. Angka kematian ini belum termasuk korban akibat kecelakaan lalu lintas laut dan udara. Peristiwa ini sebagai gambaran bahwa jalan raya sudah menjadi mesin pembunuh terbesar setelah penyakit TBC dan serangan jantung.

Bapak Presiden, tragedi memilukan ini cenderung dipicu akibat kelalaian dan pelanggaran kemudian menimbulkan kecelakaan. Artinya, pengetahuan masyarakat tentang keselamatan dan  tertib lalu lintas serta keterampilan berkendara masih sangat buruk.
Semestinya penerbitan Surat Ijin Mengemudi (SIM) adalah benteng terakhir dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang ketertiban dan keselamatan lalu lintas. Kualitas SIM yang merupakan legalitas yang diberikan negara kepada warganya bahwa pemegang SIM sudah memiliki kompentensi untuk berkendara di jalan raya, patut kita pertanyakan.

Yang mulia Bapak Presiden,mohon ijin apabila kami melihat semua permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan ini, sebab kita kehilangan rasa peduli, empati dan kepekaan terhadap pentingnya keselamatan berlalu lintas. Serta adanya proses pembiaran terhadap semua potensi yang menimbulkan terjadinya pelanggaran dan kecelakaan.

Kami menilai, pembiaran merupakan cikal bakal berbagai kendala dalam masalah lalu lintas. Kita membiarkan kasadaran tertib berlalu lintas masyarakat terus memburuk. Sehingga menjerat kita menempati urutan kedua terburuk kondisi lalu lintas di dunia, setelah Filipina.

Bapak Presiden, perilaku sehari hari di jalan raya  yang menjadi kebiasaan, merupakan refleksi atas pengetahuan dan keyakinan terhadap keselamatan. Sebagian besar masyarakat merasa bangga kalau melanggar, atau tertib karena takut ditilang polisi. Ini adalah cermin belum adanya kesadaran, kepekaan dan kepedulian akan keselamatan.
 
Kecelakaan lalu lintas terjadi di mana mana dan bisa setiap saat terjadi, namun siapa peduli? Semua berlalu begitu saja seakan jiwa menjadi tiada berharga lagi.Apakah ini cermin diyakininya sumber daya manusia sebagai aset utama bangsa ?

Semestinya, jika manusia dijadikan aset utama, maka keselamatan akan diutamakan. Infrastruktur, edukasi, penegakkan hukum akan menjadi prioritas dalam membangun budaya tertib berlalu lintas. Program-program keselamatan akan menjadi bagian edukasi sepanjang hayat.

Jika kita menjadikan keselamatan berlalu lintas  menjadi kebanggaan, infrastruktur cermin dari modernitas, penegakan hukum menjadi program unggulan sebagai refleksi tingkat peradaban bangsa. Seharusnya  Korps Lalu Lintas Polri menjadikan keselamatan sebagai langkah perioritas. Faktanya, keselamatan bukan hal yang utama. Itu terlihat dari pengalokasian anggaran Korps Lalu Lintas Polri pada 2015 yang hanya sebesar Rp 10 miliar untuk membiayai program peningkatan kesadaran tertib lalu lintas masyarakat. Sangat berbeda jauh dengan anggaran renovasi kantor Kakorlantas Polri.

Bapak Presiden, kami juga meminta agar kebijakan pemerintah hendaknya menyentuh substansi permasalahan penyebab kemacetan dan kecelakaan. Serta disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat yang menggunakan jalan raya dan transportasi umum. Sehingga tidak menuai pro kontra yang berkepanjangan.

Bapak Presiden, kemacetan di Jakarta dan sejumlah kota besar di Indonesia, seperti Surabaya, Bandung,Medan, Semarang, seyogianya bisa diatasi segera dengan membangun transportasi angkutan umum yang baik dan pro rakyat. Tentu disertai dengan pembatasan populasi kendaraan hingga sesuai dengan daya tampung ruas jalan yang ada, serta penegakan hukum yang konsisten

Sedangkan upaya untuk meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas dapat dilakukan dengan menggelorakan kampanye yang melibatkan masyarakat secara aktif. Untuk menumbuh kembangkan rasa memiliki  pentingnya keselamatan berlalu lintas bagi masyarakat. Kami juga berharap pengetahuan tentang tertib lalu lintas dapat dijadikan mata pelajaran dalam kurikulum pendidikan nasional.

Apabila pemerintah sebagai  penyelenggara dan penanggung jawab serta pembina lalu lintas dan angkutan jalan, tidak berani  melakukan upaya yang revolusioner, maka ruas-ruas jalan di ibukota dan kota-kota besar lainnya akan berubah menjadi arena parkir. Kemacetan akan membunuh aktivitas dan produktivitas masyarakat.Jalan raya akan menjadi ladang kematian akibat kecelakaan. 

Demikianlah surat terbuka ini kami sampaikan. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan bagi semua rakyat Indonesia.

Salam hormat kami
Edison Siahaan, Ketua Presidium
Chamdan Purwoko, Sekretaris Umum      

Berita Terpopuler