Rabu, 05 Juli 2017

Surat Terbuka Untuk Presiden Jokowi Terkait Pemindahan Ibukota

Ist.
Beritabatavia.com - Bapak Presiden Jokowi yang kami hormati, ijinkan kami menyampaikan pemikiran terkait wacana pemindahan Ibukota Negara yang sudah memasuki pembahasan serius di internal Kabinet kerja.

Mewujudkan wacana itu menarik perhatian, karena memerlukan proses panjang dan sederet persyaratan seperti keputusan politik, kemampuan keuangan serta alasan yang dapat diterima rakyat Indonesia.

Sejarah mencatat, pada awal kemerdekaan pusat pemerintahan NKRI pernah pindah tiga kali yaitu, ke Yogjakarta, Bukittinngi Sumatera Barat, dan Bireuen,Aceh. Perpindahan pusat pemerintahan itu disertai alasan kuat karena Jakarta sudah dikuasai tentara  Belanda yang dibonceng sekutu. Sehingga ketiga kota itu dinilai paling aman untuk menjalankan pemerintahan. 

Pasca kemerdekaan, wacana pemindahan ibukota Negara dari Jakarta sudah mencuat sejak Presiden RI pertama Soekarno. Tetapi redup, kemudian wacana pemindahan kembali mencuat di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan terus berlanjut di era Presiden Jokowi.

Sayangnya, wacana pemindahan ibukota Negara itu tidak disertai alasan yang urgen sehingga  kurang mendapat respon dari masyarakat luas. Apalagi wacana pemindahan ibukota Negara itu jauh dari kepentingan maupun kebutuhan Negara,  sehingga dianggap belum menjadi prioritas.

Bapak Presiden, Ibukota Negara seperti Jakarta sarat dengan nilai-nilai sejarah perjuangan dan perjalanan bangsa dari mulai merebut kemerdekaan hingga era reformasi saat ini. Rakyat Indonesia menjadikan  Jakarta sebagai kebanggaan karena sarat dengan nilai historis perjalanan bangsa Indonesia yang tidak dapat digantikan dengan kemewahan apapun. Seluruh rakyat Indonesia akan terharu saat mengenang pembacaan teks proklamasi oleh Bung Karno di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat.

Bangunan gedung Istana Negara yang berada di kawasan Monas berdiri kokoh menyimpan rekaman perjalanan sejarah perjuangan hingga kemerdekaan Indonesia.  Membuat hati seluruh rakyat Indonesia bergetar, kagum dan bangga saat menatap bangunan Istana Negara bercat putih itu. Istana Negara tidak dapat digantikan dengan gedung megah pencakar langit meskipun dilengkapi kemewahan.

Apalagi, pemindahan ibukota Negara memiliki kesulitan yang cukup tinggi dan berdampak luas,sehingga memerlukan keputusan yang benar dan baik sesuai kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia. Serta membutuhkan dana yang sangat besar. Sementara pemerintah masih memiliki kewajiban untuk melunasi hutang-hutang yang angkanya mengalami peningkatan. Hendaknya, keputusan harus melalui kajian yang mendalam, diserta alasan yang dapat diterima seluruh rakyat Indonesia. Sungguh terlalu sederhana, jika alasan pemindahan Ibukota Negara hanya karena kemacetan di Jakarta dan   biayanya tidak membebani APBN.

Bapak Presiden, ijinkan kami mengajukan beberapa pertanyaan. Apa urgensi pemindahan ibukota Negara ? Bagaimana kalau beberapa tahun kemudian kemacetan juga melanda Ibukota yang baru ? Lalu apapula konsekuensi dan konpensasi jika dana yang digunakan sebagian besar digelontorkan swasta atau pihak ketiga ?

Hendaknya kita tidak membuang-buang waktu dan energy hanya untuk menghembuskan wacana yang sarat dengan kesulitan untuk mewujudkannya.

Bapak Presiden, kami berpendapat, akan lebih efektif jika yang dilakukan adalah mendekatkan lembaga kementerian ke daerah yang sesuai dengan tugas fokok dan fungsi nya (Tufoksi). Seperti memindahkan kementerian pertanian,kementerian kehutanan,kementerian kelautan, kementerian perindustrian,kementerian PU,kementerian SDM, Kementerian Pendidikan dan beberapa kementerian lainnya ke daerah yang sesuai dengan tufoksinya.

Kemudian menetapkan pusat-pusat kegiatan ke kota-kota atau wilayah-wilayah Indonesia lainnya. Seperti menjadikan Jogjakarta sebagai daerah pusat pendidikan,budaya dan seni. Begitu juga kota-kota lainnya yang relevan dengan kondisi daerah tersebut.

Selain hanya memerlukan anggaran yang lebih kecil, pemindahan lembaga kementerian sebagai pelaksana pemerintahan sesuai dengan Tufoksi dan menjadikan kota-kota lainnya sebagai pusat kegiatan akan berdampak pada  proses pemerataan pembangunan di Indonesia.

Bapak Presiden, sejatinya, wacana pemindahan ibukota Negara bukan solusi  efektif untuk menyelesaikan permasalahan bangsa. Tetapi justru  menambah beban pemerintah dan rakyat Indonesia. Sehingga, pemindahan ibukota Negara bukan sesuatu yang urgent untuk segera  dilaksanakan.
 
Rakyat Indonesia hanya ingin selalu dekat dan bersama dengan pemerintah meraih  cita-cita kemerdekaan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Serta merawat dan meningkatkan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sebagai ideologi Negara.

Demikian surat terbuka ini kami sampaikan, kiranya Bapak Presiden berkenan membacanya dengan harapan untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan.
Semoga Bapak Presiden dan seluruh keluarga serta anggota kabinet kerja sehat dan sukses selalu.

Salam hormat

Edison Siahaan
Ketua Presidium Indonesia Traffic Watch (ITW)
08128833286



Berita Terpopuler