Kamis, 06 Juli 2017

Ketulusan Jenderal Fadil Imran Hadapi Cyber Crime

Ist.
Beritabatavia.com - Hanya ingin mengabdi pada bangsa dan Negara serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat lewat profesi yang ditekuni sejak lulus Akademi Kepolisian (AKPOL) tahun 1991 silam. Brigjen Pol Dr Muhammad Fadil Imran, tak pernah merasa lebih pintar dari orang lain, meski bintang satu sudah bertengger dipundak serta jabatan Direktur Tindak Pidana Cyber Crime Bareskrim Polri, ditambah gelar Doktor kriminolog dari Universitas Indonesia serta beberapa gelar lainnya.
 
Sederet jabatan di lingkungan Polri yang pernah didudukinya hanya sebuah kesempatan yang diberikan pimpinan kepadanya. Menurut Brigjen Fadil, prestasi atau kesuksesan itu adalah hasil dari kemampuan seseorang mengimplementasikan  sebuah kesempatan yang dipercayakan kepadanya dengan baik.

“Kemampuan mengorganisir seluruh personil untuk mencapai tujuan bersama akan mendapatkan hasil yang baik,” kata Brigjen Fadil Imran.

Pria kelahiran Makassar Sulawesi Selatan pada 14 Agustus 1968 silam, tetap terlihat tenang, senyum dan bersahabat sekaligus menjadi identitas pribadi yang tak berubah dari Brigjen Fadil Imran sekaligus perwirat tinggi Polri pertama yang diberikan kepercayaan sebagai Direktur Tindak Pidana Cyber Crime.

Tentu Direktorat yang masih seumur jagung itu memiliki banyak kendala yang harus dapat diatasi agar tugas dan tanggungjawab serta pelayanan masyarakat dapat berlangsung dengan baik.Bukan hanya membenahi gedung yang berlokasi di wilayah Gambir, Jakarta Pusat, tetapi Brigjen Fadil Imran juga fokus pada pembenahan personil yang jumlahnya masih jauh dari cukup.

Bagi Brigjen Fadil Imran, keterbatasan sarana prasarana maupun sumber daya manusia,tak menjadi kendala serius untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Justru, kondisi itu dijadikan vitamin untuk menambah semangat seluruh personil agar tetap memberikan pelayanan dengan tulus kepada masyarakat.

Meskipun tugas fokok dan fungsi (Tufoksi) Direktorat yang dipimpinnya soyogianya dapat sejajar dengan kemajuan dan kecanggihan teknologi berbasis Internet. Sebab Direktorat Cyber Crime menjadi wasit sekaligus penegak hukum terhadap semua bentuk pelanggaran hukum dengan menggunakan teknologi informasi berbasis internet.

Direktorat Tindak Pidana Cyber Crime juga meruapakan lembaga yang harus merubah perilaku buruk akibat perkembangan teknologi informasi. Sebab kemajuan dan kecanggihan teknologi berbasis internet sangat potensi menimbulkan gangguan terhadap keamanan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
 
Berbagai aksi kejahatan dunia maya (cyber crime) telah menimbulkan korban material maupun non material. Pelaku kejahatan melakukan aktifitasnya menggunakan computer dan jaringan internet, untuk melancarkan penipuan, pembobolan bank,pemalsuan,pornografi, hingga scammer cinta dan  beragam aksi kejahatan lainnya.

Gangguan Kamtibmas lainnya yang tumbuh dan berkembang bahkan menjadi trend beberapa tahun terakhir adalah penyeberan rasa  kebencian (hate speech). Maraknya persoalan kebencian adalah konsekuensi logis dari perkembangan internet disusul jumlah pengguna media sosial terus bertambah. Para pelaku menyebarkan rasa kebencian terhadap perbedaan suku, agama, ras, orientasi seksual, kedudukan politik dan ekonomi dengan menggunakan media sosial.
 
Tidak hanya itu, perkembangan teknologi informasi berbasis internet juga digunakan oleh kelompok-kelompok ekstrimis untuk menyebarkan ideologi kekerasan dan mengeksploitasi keterbatasan lewat media sosial. Apalagi, kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi tidak memiliki batas waktu dan tempat.
 
Menyebarluaskan perilaku buruk di ranah public lewat media sosial, merupakan perbuatan melanggar hukum yang tak dapat dibiarkan. Apalagi sudah ada aturan terhadap segala bentuk kejahatan cyber crime termasuk perbuatan hate specch, yaitu Undang-undang (UU) Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah dilakukan perubahan menjadi undang-undang Nomor 19 tahun 2016.

Disebut, undang-undang ITE mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum dan memiliki yurisdiksi yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum melawan hukum. Undang-undang ITE berlaku bagi setiap orang yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Polri sebagai lembaga penegakan hukum merespon kondisi buruk masyarakat akibat kejahatan berbasis teknologi informasi yang semakin marak. Kemudian Kapolri Jenderal Tito Karnavian membentuk Direktorat ciber crime dibawah naungan Bareskrim Polri. Sekaligus memberikan kepercayaan kepada Brigjen Pol Dr M Fadil Imran untuk memimpin dengan harapan segala tindak kejahatan di dunia maya dapat diatasi. Semoga !!! O Edison Siahaan



Berita Terpopuler