Jumat, 07 Juli 2017

Pansus Angket Langkah Mundur Berantas Korupsi

Ist.
Beritabatavia.com - KEPUTUSAN Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bentuk Panitia Khusus Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai sebagai sebuah langkah mundur dalam agenda pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pernyataan itu disampaikan mantan Ketua KPK generasi pertama, Taufiequrrachman Ruki, di hadapan wartawan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Jumat (7/7).

Ruki meminta DPR memikirkan kembali apa yang telah dilakukan Pansus Angket selama ini. "Hak angket itu hak konstitusional. Tapi itu langkah mundur dan bisa dikatakan sebagai upaya melemahkan pencegahan korupsi," ujar Ruki.

"Sejak lama kita lihat fight back, mungkin ada Ajukan praperadilan banding, kasasi itu sah-sah saja. Tapi upaya-upaya secara sistemik yang ingin melemahkan KPK itu kemunduran bagi bangsa ini," imbuhnya.

KPK, Ruki melanjutkan, tidak antikritik. Dia mempersilakan semua pihak untuk mengkritik individu di KPK yang dianggap melakukan tindakan tidak pas. Asalkan, Riki menyatakan, kritik itu tidak bertujuan melemahkan KPK secara kelembagaan. "Kami mengajak seluruh masyarakat untuk mengawal. Kalau gak benar, pecat kalau perlu. Tapi jangan lembaganya dipecat seperti ini." tegasnya serius.

Mantan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengaku gerah dengan aksi Panitia Hak Angket KPK yang mendatangi  beberapa terpidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan atau Lapas Sukamiskin, Bandung. “Langit keadilan tengah diporak-porandakan oleh sebagian anggota dewan di Pansus Hak Angket KPK,” kata Bambang Widjojanto.

Pansus Hak Angket KPK datang ke LP Sukamiskin, dengan alasan mencari informasi dari para koruptor tak bisa ia pahami. “Mereka mencari  alasan berupa informasi dari pelaku perampokan uang negara yang sudah dibuktikan di pengadilan, apakah bukan suatu tindakan yang bukan saja melawan kewarasan tapi sekaligus menunjukkan tumpul dan matinya nurani keadilan,” kata Bambang.

“Bagaimana mungkin proses peradilan yang sah dan meyakinkan dipertukarkan dengan politisasi yang hanya sekadar mencari sensasi dengan memperdagangkan pengaruh, seolah hendak menegakkan keadilan, padahal sekadar komoditifikasi saja,” ujar Bambang.

Ia pun mengapresiasi gerakan untuk menolak hak angket KPK oleh DPR itu, di antaranya dari para profesor, tak kurang dari 400 guru besar di berbagai universitas di Indonesia, juga Koalisi Masyarakat Sipil menyebut pemeriksaan koruptor makin menunjukkan Panitia Angket dibentuk untuk melemahkan KPK. “Ini jelas adalah kolaborasi koruptor dan Panitia Angket untuk melemahkan, bahkan membubarkan, KPK,” kata peneliti Indonesia Corruption Watch, Donal Fariz.

“Jika tindakan seperti  ini didiamkan oleh masyarakat dan kekuasaan yang waras, bukankah sesungguh nya kita sedang  ‘ditampar’ kejahatan yang makin brutal dan tak lagi bermoral?” kata Bambang Widjojanto, bertanya.

Pembentukan Pansus Angket berawal dari protes sejumlah anggota Komisi III DPR terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan yang mengatakan bahwa Miryam S Haryani mendapat tekanan dari sejumlah anggota Komisi III.

Miryam adalah mantan anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura. Saat ini dia berstatus sebagai tersangka memberikan keterangan palsu dalam persidangan kasus korupsi e-KTP.

Novel mengatakan, tekanan anggota Komisi III DPR kepada Miryam bertujuan agar yang bersangkutan tak mengungkit kasus korupsi e-KTP. Menurut Novel, tekanan itu diceritakan Miryam saat diperiksa KPK.

Atas pernyataan Novel itu, DPR kemudian membentuk Pansus Angket terhadap KPK. Pansus ingin mendapatkan rekaman pemeriksaan Miryam untuk mengetahui kebenaran pengakuan Miryam soal tekanan anggota DPR kepada dirinya.

Kemarin, sebanyak 14 pimpinan dan anggota Panitia Hak Angket KPK meminta keterangan sejumlah narapidana korupsi di aula sebelah barat Lapas Sukamiskin. Sekitar delapan jam pemeriksaan oleh tim yang dimpin Ketua Pansus Hak Angket KPK, Agun Gunandjar. 

Di antara mereka tampak terpidana korupsi penyelenggaraan haji 2010-2013 yang juga mantan Menteri Agama Suryadharma Ali, terpidana seumur hidup kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, dan terpidana 7 tahun kasus suap mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini. o bbs