Rabu, 20 September 2017

Djarot Tolak Tambahan Anggaran Rp 1,8 T

Ist.
Beritabatavia.com - GUBERNUR DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat menegaskan tak mau membebani Gubernur DKI terpilih dengan anggaran tak jelas. Untuk itu, ia menolak usulan tambahan anggaran Rp 1,8 triliun dalam draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan DKI 2017.

“Kami ingin apa yang diletakkan ini tidak menjadi beban di pemerintahan berikutnya yang akan bertanggung jawab. Jangan sampai pemerintahan berikutnya dengan keteledoran ini, kemudian menyalahkan kami. Tidak bisa,” kata Djarot di Balai Kota DKI, Jakarta, Rabu (20/9).

Mantan Wali Kota Blitar ini menduga usulan tambahan anggaran Rp 1,8 triliun ini ada permainan antara legislatif dengan eksekutif. “Ini yang bermain legislatif sama eksekutif. Enggak bisalah legislatif doang, kalau enggak berbicara sama eksekutif. Jadi sekali lagi, kita bekerja by system. Tidak boleh menyelonong seperti itu,” kata dia.

Dia menjelaskan, usulan tambahan anggaran Rp 1,8 triliun dalam draf APBD Perubahan 2017, ada dalam pos Dinas Sumber Daya Air untuk pengadaan alat berat dan lahan. Anggaran itu tak bisa dimasukkan karena pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2017 telah rampung dan ditandatangani Gubernur DKI dan DPRD DKI pada 25 Agustus. “Ya enggak boleh dong, karena KUA-PPAS sudah selesai ditandatangani tanggal 25 Agustus. Jadi anggaran sudah kita kunci di situ,” tuturnya.

Sebagai kepala daerah, Djarot mengatakan sudah menjadi tugasnya menjaga pengelolaan keuangan daerah. “Tugas kami menjaga. Ingat saya ini cuma sampai Oktober. Jangan sampai Oktober ini kemudian berbagai macam anggaran masuk. Dan ini akan membebani pemerintahan berikutnya,” ujar dia.

Dia menegaskan, sejak dipilih, ia bersama Ahok sudah berkomitmen menjaga dan mengamankan uang rakyat. “Hal seperti ini kami jaga. Bukan untuk kepentingan saya kok. Kalau saya misalnya tak punya komitmen untuk jaga dan mengamankan uang rakyat ini, ya lepas saja. Tapi komitmen kami kuat. Kita diatue sistem yang kita sepakati bersama. Dan sistem ini sudah diadopsi dan dilaksanakan beberapa pemerintah daerah di Indonesia,” kata dia. o bso