Jumat, 06 Oktober 2017

Jakarta Macet Parah Kerugian Rp 670 Triliun Pertahun

Ist.
Beritabatavia.com - DATA   Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, kemacetan di Jakarta mengakibatkan kerugian 5 miliar dollar AS atau sekitar Rp670 triliun per tahun.

Menanggapi temuan tersebut, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( Bappeda) DKI Jakarta Tuty Kusumawati mengatakan saat ini tengah berusaha mengurangi tingkat kemacetan diantaranya dengan mendorong penggunaan transportasi publik.

Saat ini Transjakarta masih menjadi primadona warga Jakarta menggunakan transporatasi umum. Menurut Tuty, transportasi umum akan lebih berkembang seiring penggunaan LRT dan MRT pada tahun 2018 dan 2019 mendatang.

“Kita lagi berusaha keras untuk itu. Transjakarta mengangkut penumpangnya sudah semakin baik semakin banyak dan saya kira kemarin rekor terbesar bisa sampai 400 ribu lebih angkut penumpangnya. Kita paham dan kita harus hindarkan supaya kerugian tidak terjadi akibat kemacetan,” kata Tuty di Balaikota Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jumat (6/10/2017).

Selain sistem transportasi, menurut Tuty kesadaran warga dalam management traffic juga perlu dibenahi. Dikatakan Tuty, management traffic juga menyumbang angka kemacetan yang signifikan.

“Contoh kita kalau berkendara yah menggunakan rambu-rambu, marka-marka yang benar, berhenti di marka yang benar itu juga hal-hal yang kontribusi juga saya kira cukup memadai dan kita juga perlu berkontribusi akan hal itu,” ungkapnya.

Dalam temuan itu juga disebut salah satu faktor yang membua kemacetan adalah terlambatnya pembangunan MRT di Jakarta. Padahal menurut Kementerian PPN/Bappenas, kajian MRT sudah ada sejak tahun 1990-an. Hal itu disebabkan karena feasibility study (studi kelaikan) hanya dari sisi finansial.

Terkait faktor itu, Tuty mengakui keterlambatan MRT di Jakarta. Namun menurutnya pembangunan MRT saat ini lebih baik daripada tidak ada pembangunan sama sekali.

“Iya itu sebabnya kan dieksekusi oleh Pergub, kalau terus-terusan tidak dieksekusi terlambat lagi. Kita nggak usah pikirn kenapa itu terlambat, memang terlambat sekarang dari pada tidak sekarang lebih baik terlambatkan. Terlambat tapi dikerjain sekarang,” tutup Tuty.  o pko