Rabu, 11 Oktober 2017

ITW Akan Gugat Sistem Pembayaran E-Money Tol

Ist.
Beritabatavia.com - Indonesia Traffic Watch (ITW) akan menggugat penyelenggara jalan tol, jika menolak pembayaran dengan uang tunai dan mewajibkan pembayaran jalan tol dengan sistem e-money. Mewajibkan e-money adalah bentuk pemaksaan, juga melanggar Undang-Undang (UU) No 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
 
“ Sistem e-money dapat digunakan, tetapi tidak boleh mewajibkan apalagi menolak apabila pengguna jalan tol melakukan pembayaran dengan uang tunai,” kata Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, Rabu (11/10).

Menurutnya, UU no 7 tahun 2011 tentang mata uang mengamanatkan, uang kertas maupun uang logam, merupakan alat pembayaran yang sah. Bahkan, pasal 23 ayat 1 UU no 7 tahun 2011 menegaskan, setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang pembayarannya dimaksudkan untuk pemenuhan kewajiban di wilayah NKRI, kecuali terdapat keraguan terhadap keaslian rupiah.

Edison mengakui, seiring perkembangan teknologi, pembayaran dapat menggunakan e-money yang diprakarsai oleh beberapa bank BUMN dan swasta. Tetapi, sistem  e-money tidak dapat dipaksakan untuk membayar jasa pelayanan jalan tol. Jalan tol adalah jalan umum yang merupakan sistem jaringan jalan nasional yang penggunaannya diwajibkan membayar.

ITW mendesak, agar menteri PUPR merevisi  peraturan menteri PUPR no 16/PR/2017 yang dijadikan dasar oleh penyelenggara jalan tol untuk memaksa pengguna jasa jalan tol melakukan pembayaran dengan sistem e-money. Apalagi, penyelenggara telah melakukan pemaksaan sejak awal Oktober 2017. Sementara peraturan menteri PUPR menyebutkan penerapan transaksi pembayaran non tunai di seluruh ruas jalan tol pada 31 oktober 2017.

“Kebijakan tersebut telah menuai protes masyarakat saat melakukan pembayaran di sejumlah pintu masuk dan keluar pintu tol . Jangan sampai menuai konflik yang lebih besar,” ujar Edison.

Menurutnya, meskipun e-money memiliki dasar hukum berupa Peraturan Bank Indonesia No 11/12/PBI/2009, tetapi tidak dapat dijadikan sebagai kewajiban pembayaran tol. Sistem e-money bukan sebuah kewajiban tetapi sebagai alternatif.
 
“Pembayaran tunai dengan menggunakan rupiah harus tetap diterima sebagai alat tukar dan pembayaran yang sah sesuai amanat UU,” tegas Edison.

ITW menolak seluruhnya alasan PT Jasamarga yang ngotot untuk mewajibkan pembayaran dengan e-money. Sebab, selama ini sistem pembayaran non tunai sudah tersedia di pintu masuk maupun keluar jalan tol. Tetapi , antrian kendaraan yang menimbulkan kemacetan tetap juga terjadi di pintu tol. Seharusnya PT Jasamarga tidak semata-mata untuk mencari untung apalagi lewat cara pemaksaan. Tetapi lebih kreatif untuk mengurai kemacetan yang terus melanda ruas jalan tol.

Pihaknya menduga, ada tujuan lain pemerintah mewajibkan sistim e-money. Kemungkinan, pemerintah akan menggunakan dana masyarakat yang tersimpan dan jumlahnya cukup besar dalam kartu e-money, ditambah lagi keuntungan dari penjualan kartunya.

ITW sangat menyesalkan, kalau dugaan itu benar. Sebab, dalam kondisi lalu lintas khususnya kemacetan, masih tega mencari keuntungan dari masyarakat yang sudah susah akibat kemacetan yang sudah menjelang “kiamat”.O Iki