Minggu, 15 Oktober 2017

Liberalisasi Penerbangan ASEAN, Maskapai Indonesia Terancam

Ist.
Beritabatavia.com - Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai liberalisasi penerbangan di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) hanya akan menguntungkan Singapura, sebaliknya lebih banyak merugikan Indonesia karena dapat menekan maskapai dalam negeri.

"Liberalisasi penerbangan menyebabkan persaingan di sektor penerbangan Indonesia semakin ketat dan mengarah pada persaingan yang tidak sehat. Saat ini saja, persaingan antara maskapai penerbangan sudah cenderung saling menjatuhkan dan seringkali merugikan konsumen," papar Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi di Jakarta, Sabtu (14/10/2017).

Bila ditambah pemain baru dari luar akibat dari liberalisasi, lanjut dia, maskapai Indonesia bisa berguguran karena kalah bersaing dengan maskapai asing. Tujuan negara-negara maju menginginkan liberalisasi penerbangan di ASEAN memang untuk mengincar Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia yang sangat besar dengan karakter negara kepulauan merupakan sasaran liberalisasi penerbangan itu.

"Jadi liberalisasi penerbangan di tingkat Asia Tenggara secara ekonomi, tidak akan banyak berdampak bagi Indonesia. Alih-alih mendapat peluang yang lebih besar, sektor penerbangan Indonesia justru akan semakin terjepit," lontarnya serius,

Untuk diketahui, liberalisasi penerbangan merupakan salah satu kesepakatan yang telah ditandatangani dalam Pertemuan Menteri Perhubungan ke-23 Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN) yang diadakan di Singapura, pada Kamis-Jumat (12-13/10).

Menurut laman resmi Kementerian Perhubungan, pertemuan tersebut menghasilkan empat kesepakatan yang telah ditandatangani Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bersama para menteri ASEAN lainnya.

Kesepakatan pertama adalah "Protocol to Implement the Tenth Package of Commitments on Air Transport Services under AFAS" yang merupakan kesepakatan liberalisasi bidang jasa transportasi udara.

Kesepakatan Kedua adalah "Protocol Three on Domestic Code Shares Rights between points within the territory of any other ASEAN Member States" yang merupakan kesepakatan tentang kode pembagian domestik di kawasan Asia Tenggara.

Kesepakatan ketiga adalah "Mutual Recognition Arrangement (MRA) on Flight Crew Licensing (FCL)" yang merupakan kesepakatan saling pengakuan sertifikasi kru pesawat.

Kesepakatam Keempat adalah "ASEAN Framework Agreement on Facilitation of Cross-Border Transport of Passengers by Road Vehicles (CBTP)" yang merupakan kesepakatan fasilitasi angkutan lintas batas dengan menggunakan angkutan darat.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan empat kesepakatan itu akan membawa manfaat bagi Indonesia. Sayangnya, Menteri Budi enggan memaparkan manfaat itu secara gamblang. o bwo