Selasa, 17 Oktober 2017

Amankan Pilkada, Polda Papua Butuh 7 Kompi Tambahan

Ist.
Beritabatavia.com - Kepolisian Daerah Papua membutuhkan 7 kompi tambahan personel polisi untuk pengamanan Pilkada Papua 2018. Pasukan tambahan itu akan disebar ke seluruh wilayah saat kampanye, pencoblosan hingga penghitungan suara.

Kapolda Papua, Irjen Boy Rafli Amar, menyebutkan kekuatan personel untuk melakukan pengamanan jelang Pilkada Serentak 2018 masih 1/3 dari jumlah keseluruhan berjumlah 14 ribu personel.

Kemudian, pengerahan pengamanan lainnya akan berjenjang hingga 2/3 kekuatan, hingga pasukan tambahan lainnya dapat dikerahkan. "Sampai saat ini 3 daerah rawan kami waspadai, seperti Kabupaten Jayawijaya, Mimika dan Paniai," kata Boy Rafli.

Polda Papua bersama muspida setempat membentuk tim mediasi. Tim tersebut bersifat adhoc, untuk menyelesaikan konflik pilkada di tengah masyarakat di Papua.

Sementara itu, Pemerintah Provinsi Papua menggelontorkan dana Rp 1 triliun, untuk pilkada serentak. Dana pilkada tersebut meningkat tiga kali lipat dari dana Pilkada Gubernur Papua 2014 berkisar Rp 300 miliar.

Ketua KPU Provinsi Papua, Adam Arisoi, menyebutkan dana pilkada meningkat karena banyaknya pemekaran distrik dan kampung yang berimbas pada pembiayaan petugas pemilu, mulai dari tingkat PPD sampai ke TPS. Saat ini tercatat daftar pemilih tetap (DPT) Papua mencapai 3.336.144, PPD 574, PPS 5.620 dan TPS 9.169. Pembiayaan terserap paling banyak adalah untuk honor PPD, PPS dan TPS.

Honor untuk Ketua PPD mencapai Rp 1,250 juta, sementara anggota PPD menerima honor Rp 1 juta. "Jumlah anggota setiap PPD sebanyak 5 orang," kata Adam.

Sementara untuk Ketua PPS menerima honor Rp 700 ribu dan anggotanya menerima Rp 650 ribu. Sedangkan untuk Ketua TPS menerima honor Rp 500 ribu dan Rp 450 ribu untuk anggota yang dibayarkan selama dua bulan. "Untuk pembayaran honor mencapai Rp 80 miliar, karena jumlah petugasnya yang banyak," jelas Adam.

Meskipun perhitungan rasional KPU Papua membutuhkan dana Rp 1,031 triliun, namun Pemda Papua hanya mengalokasikan dana Rp 850 miliar untuk KPU Papua. Sisanya dana tersebut dikelola oleh Bawaslu dan aparat keamanan.

Pilkada Serentak 2018 diikuti 7 kabupaten yakni Kabupaten Mimika, Deiyai, Paniai, Mamberamo Tengah, Jayawijaya, Puncak, Biak Numfor serta Pilkada Gubernur Papua. o leo