Rabu, 18 Oktober 2017

Jaksa: Buni Yani Hina Persidangan

Ist.
Beritabatavia.com - JAKSA penuntut umum Irfan Wibowo meminta ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung M Saptono menahan terdakwa pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Buni Yani. Irfan menilai Buni menghinanya dengan tatapan dan gerakan jari.

Hal itu terjadi di tengah-tengah persidangan di Gedung Perpustakaan dan Arsip Kota Bandung, Jalan Seram, Kota Bandung, Jawa Barat, kemarin. Saat itu, pengacara Buni, Aldwin Rahadian, sedang membacakan pleidoi dan Buni menatap ke arah jaksa.

“Izin Yang Mulia. Kami minta penahanan kepada terdakwa Buni Yani. Ini persidangan yang sangat mulia. Ini penghinaan,” kata Irfan ketika pembacaan pleidoi oleh pengacara Aldwin Rahardian sedang berlangsung.

Interupsi itu sempat ditanggapi Aldwin sehingga membuat jalannya sidang menjadi gaduh. Ketua majelis hakim M Saptono kemudian menengahi keributan dan meminta semua pihak saling menghormati dan menahan diri selama pembacaan pleidoi berlangsung.

Beberapa saat kemudian, jalannya sidang sempat diskors. Jaksa Irfan menyebutkan memiliki bukti rekaman yang menunjukkan gerakan jari Buni yang telah menghina jaksa. “Itu sangat menghina. Itu ada rekam­annya,” ucap Irfan.

Sementara itu, Aldwin Rahadian saat membacakan pleidoi menolak segala tuntutan jaksa karena berdalih tidak ada unsur pidana yang menjerat kliennya. “Tidak ada saksi yang dihadirkan melihat betul klien kami Buni Yani memotong video Ahok. Analisis yuridis yang dilakukan, itu asumsi JPU,” ujar Aldwin.

Aldwin menambahkan alat bukti serta saksi yang dihadirkan JPU dalam persidangan tidak menunjukkan adanya unsur pidana. Pasal-pasal sangkaan pun dinilai tidak terbukti. “Perbuatan yang disangkakan kepada terdakwa sangat tidak jelas, apalagi yang berkaitan dengan Pasal 32 ayat 1 sebagai dasar menuntut terdakwa,” kata dia.

Menurutnya, kasus ini seharusnya sudah dihentikan, terlebih mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah diputus bersalah.
Ia pun meminta pembacaan pleidoi ini menjadi bahan pertimbangan majelis hakim untuk memutuskan perkara Buni Yani seadil-adilnya. “Dengan demikian, (kami) meminta (majelis hakim) memutus perkara ini seadil-adilnya,” kata dia.

Buni Yani dituntut bersalah oleh JPU dua tahun penjara serta dikenai denda Rp100 juta dengan subsider tiga bulan kurungan karena telah melanggar Pasal 32 ayat 1 UU ITE. o mio