Minggu, 29 Oktober 2017

Cintai Polri, Edi Saputra Hasibuan Raih Gelar Doktor

Ist.
Beritabatavia.com - Witing tresno jalaran soko kulino (jatuh cinta karena terbiasa) menjadi bagian dari jalan berliku yang dilalui Edi Saputra Hasibuan. Selepas meraih gelar sarjana komunikasi dari Institut Ilmu Sosial Ilmu Politik (IISIP), Edi Saputra Hasibuan bekerja sebagai wartawan di harian Pos Kota pada 1993. Sejak itulah pria kelahiran 13 April 1968 di Sibuhuan, Tapanuli Selatan,Sumatera Utara (Sumut) ini, sehari-hari bertugas di instansi kepolisian, mulai dari tingkat Polsek,Polres,Polda Metro Jaya hingga Mabes Polri. Sehingga membuat Edi Saputra Hasibuan, sangat mengenal dan memahami bahkan mencintai institusi Polri.

Bahkan, Edi Saputra Hasibuan pernah terlibat secara langsung bertugas bersama polisi mengungkap jaringan narkoba di Pakistan pada 2001, yang melibatkan wanita Indonesia . Edi Saputra Hasibuan juga pernah dipercaya rekan sesama wartawan untuk menjadi Ketua Forum Wartawan Polri (FWP) . Kemudian Edi Hasibuan, terpilih menjadi anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mewakili tokoh masyarakat bersama Dr. Hamidah Abdurrahman dan Dr.Nasser. Sedangkan dari unsur pakar kepolisian terpilih Prof.Drs.Adrianus Meliala, Irjen (Pur) Logan Siagian, dan Brigjen (Pur) Syafriadi Cut Ali.

Sesuai Keppres No.61/2012 tertanggal 16 Mei 2012, Edi Saputra Hasibuan bersama lima anggota lainnya resmi menjadi komisioner Kompolnas untuk periode 2012-2016. Dengan Menko Polhukam sebagai ketua/angggota dari unsur pemerintah, Mendagri (wakil ketua/angggota dari unsur pemerintah).

Tak heran, bila Edi Saputra Hasibuan berhasil mempertahankan disertasinya bertajuk "Pengawasan Terhadap Polri Untuk Mewujudkan Polisi yang Lebih Profesional" dihadapan tim penguji ujian  doktor ilmu hukum di Universitas Borobudur Jakarta yang diketuai  Prof Dr H Basir Barthos yang sekaligus Rektor Universitas Borobudur, Sabtu 28 Oktober 2017. Barthos  menyatakan puas dgn paparan yang disampaikan Edi Hasibuan dan kini berhak menyandang gelar doktor ilmu hukum.

DR Edi Saputra Hasibuan dalam disertasinya menyampaikan, polri yang kini berusia 72 tahun semakin banyak tantangan dan dibutuhkan peningkatan kinerja  yang lebih  profesional dalam kinerjanya. Kita tahu kapolri dibawah kepemimpinan Jendral Tito Karnavian terus berbenah diri dengan program profesional,modern,terpercaya (Promoter) kapolri.

Tentu tidak mudah untuk mewujudkan Promoter itu.  Kendati demikian, dalam penelitian mengunakan pendekatan yuridis normatif mengambil rumusan masalah urgensi  Polri harus diawasi. Bagaimana sistem pengawasan polri saat ini dan bagaimana sistem pengawasan polri yang ideal agar polri lebih profesional dalam penegakan hukum.

Hasil penelitian terhadap responden anggota polri  ditemukan masih  ada penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan. Data divisi propam polri tahun 2016 tercatat ada 6.662 pelanggaran disiplin. 1671 pelanggar kode etik profesi polri dan 359 terpaksa diberhetikan karena kasus tindak pidana.

Menurut mantan anggota kompolnas ini, untuk mewujudkan polri yang lebih profesional perlu peningkatan  pengawasan terhadap kinerja anggota polri yang dibarengi dengan peningkatan kesejateraan dan  anggaran operasional yang rasional untuk hindari penyimpangan.

Selain itu. untuk  mempermudah pengawasan ke depan perlu dibuat sistem IT yang bisa memantau kinerja anggota polri dari mabes sampai kantor  polsek di indonesia. Hasil penelitian dalam disertasi ini juga menyebutkan  perlu penataan dan koordinasi yang bagus antara sesama pengawas internal dan ekternal saat melakukan klarifikasi berbagai kasus yang diadukan masyarakat.

"Agar pengawasan bisa  efektif saat klarifikasi, perlu dihindari adanya pemeriksaan berulang dalam satu kasus." Kata Edi Hasibuan.

Selama ini, lanjutnya, masukan dari bawah tidak jarang  ada pemeriksaan berulang. Misalnya hari ini propam datang klarifikasi. Besoknya yang datang tim irwasum. Hari-hari selanjutnya yang datang adalah kompolnas, disusul komnas Ham dan dihari lain bisa juga datang Ombusman atau pengawas ekternal lainnya.

Menurut Edi,  pengawasan seperti ini kurang efektif karena   satker yang diklarifikasi akan repot sebab harus menerima tim
pengawas setiap saat. Untuk menghindari kasus seperti ini perlu diatur sistemnya. Idealnya,  kompolnas sebagai lembaga  pengawas fungsional polri bisa mengkordinasikan ini dengan pengawas ekternal lainnya.

Namun ini baru bisa terwujud, apabila kepercayaan masyarakat terhadap kompolnas sudah baik. Saat ini kompolnas sendiri kurang sumber daya manusia. Jumlahnya ada 9 personil termasuk tiga menteri perwakilan pemerintah. Jumlah ini tidak ideal dan perlu dibuat kompolnas daerah. Tapi. Tentu saja ini tidak mudah dibuat karena terikat dengan undang-undang. O Edison Siahaan


Berita Terpopuler
Berita Lainnya
Minggu, 23 Oktober 2016
Sabtu, 22 Oktober 2016
Jumat, 30 September 2016
Sabtu, 24 September 2016
Sabtu, 17 September 2016
Minggu, 28 Agustus 2016
Rabu, 24 Agustus 2016
Jumat, 19 Agustus 2016
Senin, 15 Agustus 2016