Senin, 06 November 2017

Kaki Gatal, Kepala Digaruk

Ist.
Beritabatavia.com - Sejumlah kebijakan khususnya untuk mewujudkan keamanan,keselamatan,ketertiban,kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas) kurang efektif, sehingga permasalahan lalu lintas seperti kemacetan semakin tak terkendali. Tak heran apabila kebijakan untuk mengatasi kemacetan khususnya di ibukota Jakarta dan sekitarnya disebut dengan istilah kaki yang gatal koq kepala yang  digaruk.

Penyebab utama kemacetan adalah akibat populasi kendaraan yang sangat tidak sebanding dengan daya tampung ruas dan panjang jalan. Kemudian kesadaran tertib lalu lintas masyarakat yang masih sangat rendah dan lemahnya penegakan hukum.

Anehnya, pertumbuhan jumlah kendaraan yang terus bertambah dijawab dengan pembatasan gerak kendaraan. Sehingga upaya tersebut hanya memindahkan kemacetan ke ruas jalan lainnya. Sedangkan upaya untuk menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran tertib lalu lintas masyarakat dilakukan operasi seperti operasi Zebra,Simpatik dan Patuh. Semua upaya yang dilakukan hanya untuk permasalahan di hilir, sedangkan upaya untuk mengatasi permasalahan di hulu nyaris tak terdengar. Padahal, upaya membangun kesadaran akan efektif bila dilakukan sosialisasi secara massif dan konsisten. Bahkan pendidikan tertib lalu lintas akan lebih efektif jika ada good will menjadikan tertib lalu lintas sebagai mata pelajaran dalam kurikulum pendidikan sejak sekolah dasar.
 
Hendaknya, setiap kebijakan untuk mewujudkan Kamseltibcarlantas sesuai dengan amanat UU No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yaitu seluruh lembaga atau instansi terkait harus bersinergi untuk mewujudkan Kamseltibcarlantas. Sehingga tidak ada kebijakan yang hanya menunjukkan dan menyesuaikan dengan kewenangan yang dimiliki masing-masing instansi.
 
Ironisnya lagi, apabila upaya untuk mengatasi kemacetan yang beraroma bisnis dan melanggar undang-undang. Seperti mewajibkan pembayaran dengan e-money saat memasuki ruas jalan tol. Kebijakan lewat peraturan Menteri PUPR No 16/PRT/M/M/2017 tentang penerapan transaksi tol non tunai di seluruh jalan tol pada 21 Oktober 2017.

Padahal UU nomor 7 tahun 2011 tentang Mata Uang secara tegas  menyebutkan, setiap orang dilarang menolak untuk menerima rupiah yang penyerahannya untuk pembayaran atau untuk menyelesaikan kewajiban. Sebab tidak hanya dilarang, tetapi penolakan pembayaran dengan rupiah adalah tindak pidana.

Sebagai Negara hukum, setiap orang maupun lembaga atau instansi harus taat aturan. Seyogianya setiap kebijakan harus berdasarkan ketentuan dan peraturan yang diatur dalam hukum positif. Serta tidak bertentangan dengan aturan lainnya, apalagi dengan ketentuan yang statusnya lebih tinggi. Apabila kebijakan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi tetap dilaksanakan tentu akan menimbulkan konsekuensi hukum.

Apalagi, pemberlakukan e-money tidak menjadi solusi efektif untuk mengatasi kemacetan di pintu masuk atau pintu pembayaran jalan tol. Sehingga penolakan pembayaran dengan uang tunai, sangat tepat bila disebut seperti istilah kaki  yang gatal koq kepala yang digaruk dan melanggar hukum lagi. O Edison Siahaan/ Ketua Indonesia Traffic Watch (ITW).

Berita Terpopuler
Berita Lainnya
Minggu, 16 Juli 2017
Jumat, 30 Juni 2017
Sabtu, 17 Juni 2017
Kamis, 08 Juni 2017
Jumat, 02 Juni 2017
Senin, 29 Mei 2017
Jumat, 26 Mei 2017