Senin, 06 November 2017

Korupsi BLBI, Sjamsul Nursalim & Istri Jadi Target KPK

Ist.
Beritabatavia.com -
Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum patah semangat memeriksa obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Sjamsul Nursalim dan istrinya, Itjih Nursalim. Setelah berulang kali mangkir, pasangan suami istri kembali jadi target pemanggilan untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI kepada Sjamsul selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Seperti pemanggilan sebelumnya, Sjamsul dan istrinya dijadwalkan diperiksa untuk melengkapi berkas mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) Syafruddin Arsjad Temenggung yang telah ditetapkan sebagai tersangka. "Sjamsul Nursalim dan Itjih Nursalim akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SAT (Syafruddin Arsjad Temenggung)," kata Jubir KPK, Febri Diansyah, Senin (06/11/2017).

Sjamsul dan Itjih yang menetap di Singapura diketahui tak pernah memenuhi panggilan penyidik. Setidaknya, bos PT Gajah Tunggal Tbk itu mangkir dari pemeriksaan pada Jumat (25/8) dan Senin (29/5).  Padahal sebagai obligor BLBI diduga mengetahui banyak soal kasus korupsi ini. Bahkan, Sjamsul diduga merupakan salah satu pihak yang diuntungkan dari SKL BLBI yang diterbitkan BPPN saat dipimpin Syafruddin.

Selain Sjamsul dan Itjih, dalam mengusut kasus ini, tim penyidik juga menjadwalkan memeriksa Jusup Agus Sayono. Seperti halnya Sjamsul dan Itjih, Jusup merupakan petinggi PT Gajah Tunggal ini juga bakal diperiksa sebagai saksi untuk melengkapi berkas penyidikan dengan tersangka Syafruddin. "Jusup juga dijadwalkan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka SAT," katanya.

KPK mendalami sejumlah aspek dalam proses penyidikan kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI kepada Sjamsul. Salah satunya dengan menelusuri dan mendalami aset milik sejumlah pihak yang dididuga terkait kasus tersebut.

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang tak membantah penelusuran dan pendalaman mengenai aset merupakan upaya KPK memulihkan kerugian negara Rp 4,58 triliun dari kasus korupsi ini. "KPK tengah menelusuri dan mendalami aset milik bos PT Gajah Tunggal Tbk, Sjamsul Nursalim dan pemilik PT Bukit Alam Surya, Artalyta Suryani alias Ayin yang diduga terkait dengan kasus ini," paparnya.

Penelusuran aset merupakan hal lumrah yang dilakukan KPK dalam mengusut suatu kasus korupsi. "Biasanya kita memang tak berhenti disatu tempat kan," tambahnya sambil enggan menjelaskan secara rinci mengenai upaya itu. Termasuk soal aset PT Dipasena Citra Darmaja. Perusahaan udang itu diketahui milik Sjamsul Nursalim dan sempat dikelola Ayin dan suaminya, Surya Dharma (almarhum).

Sjamsul diketahui menyerahkan Dipasena merupakan salah satu asetnya untuk melunasi kewajiban selaku obligor penerima BLBI. Aset Dipasena diklaim bernilai Rp 4,8 triliun, sesuai sisa utang Sjamsul Nursalim kepada pemerintah atas kucuran BLBI pada 1998.

Dari total sekitar Rp 1,1 triliun ditagihkan dari sejumlah petani tambak yang berada dibawah naungan Dipasena. Jumlah tersebut diklaim sesuai dengan piutang sejumlah petani tambak kepada Dipasena yang dikelola Ayin dan sang suami. Namun, setelah dilelang oleh PT Perusahaan Pengelolaan Aset (PPA), aset sebesar Rp 1,1 triliun yang dibebankan pada petani tambak itu hanya bernilai Rp 220 miliar.

Sekitar Rp 3,7 triliun ternyata tidak dilakukan pembahasan oleh BPPN dan tidak ditagihkan ke Sjamsul Nursalim. Menurut Saut, pihaknya sangat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam upaya itu. Hal itu agar upaya pengembalian kerugian negara menjadi maksimal. "Cuma kita perlu proses dan waktu aja. Kita masih pendalaman, masih mengumpulkan data satu-satu dulu ya," kata Saut.

Penyidik KPK telah memeriksa sejumlah pihak untuk mendalami dugaan kongkalikong dan manipulasi aset Dipasena tersebut. Termasuk dengan memeriksa Ayin. Selain fokus soal tambak udang, penyidik KPK juga ingin mendalami komunikasi yang terjalin antara Ayin dengan Sjamsul Nursalim dalam proses SKL yang diterbitkan BPPN pada April 2004.

Dalam kasus ini, Syafruddin diduga telah menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dalam penerbitan SKL BLBI kepada Sjamsul.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, Syafruddin disangka melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. o bso