Jumat, 10 November 2017

Buruh Tuntut Janji Kampanye Anies-Sandi: UMP Rp 3,9 Juta

Ist.
Beritabatavia.com - JANJI saat Kampanye Anies-Sandi bahwa UMP Rp 3,9 Juta, kini mulai ditagih para buruh di Jakarta. Para buruh dari berbagai aliansi juga bergabung dari berbagai daerah termasuk Bekasi, Karawang, Bogor, Tangerang bahkan Jawa Tengah dan Jawa Timur melakukan aksi demo di depan Balai kota DKI Jakarta serta depan Istana Negara, Jumat (10/11/2017).

Demo yang digelar bertepatan Hari Pahlawan bertujuan untuk menolak upah minimum provinsi (UMP) murah yang sudah ditetapkan pemerintah, dan menuntut khusus DKI Jakarta UMP sebesar Rp 3,9 juta/bulan, sesuai janji saat kampanye Anies-Sandi.

Aksi buruh dimulai setelah menjalankan Salat Jumat di Jalan Merdeka Selatan dan dilanjutkan aksi di depan Balaikota DKI Jakarta serta Istana Merdeka. Dalam aksi di Balaikota mereka menuntut agar Pasangan Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan-Sandiaga Salahudin Uno segera merevisi penetapan UMP DKI yang telah ditetapkan minggu lalu sebesar Rp 3.648.035 menjadi Rp 3,17 juta.

“Kami meminta agar janji-janji politik mereka untuk mensejahterakan kaum buruh Jakarta harus ditepati kalau tidak mereka merupakan gubernur yang ingkar janji dan penghianat bagi kaum buruh Jakarta,” kata Muhammad Rusdi, Deputi Presiden KSPI  kepada wartawan didepan Balaikota DKI, Jakarta Pusat, (10/11/2017).

Mereka berharap kepada Anies-Sandi agar mensejahterakan buruh dengan menetapkan UMP yang wajar. Rusdi mengatakan, upah buruh khususnya DKI telah hancur saat dibawah kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saeful Hidayat.

“2013-2014 DKI Jakarta hanya naik 10 persen disaat Bekasi dan Karawang naik 22 persen sehingga pada tahun 2015-2016-2017 lebih rendah dari Karawang dan Bekasi sungguh aneh di saat kebutuhan di Jakarta lebih tinggi tapi upah lebih rendah,” tandasnya.

Para buruh mengaku kecewa memilih Anies - Sandi, padahal saat Ahok-Djarot kenaikan UMP bisa tembus 16 persen sementara dibawah Gubernur Anies-Sandi cuma naik 13 persen.

Sekjen FSPMI (Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia) DKI Jakarta ,Warno (49) ada dua agenda demo buruh.  Pertama, fokus revisi UMP DKI Jakarta, dan kedua, memastikan agar Presiden Jokowi mencabut PP Nomor 78 Tahun 2014. Alasannya, karena PP tersebut dianggapnya sebagai biang keladi dari seluruh permasalahan buruh.

"Anies-Sandi pada saat menggalang dukungan menjadi gubernur, mereka sudah tanda tangan kontrak politik dengan buruh Jakarta, yakni upah buruh DKI Jakarta di atas PP Nomor 78. Karena kita yakin mereka orang yang konsisten, makanya kita tuntut," kata dia yang disambut pekikan massa buruh.

Warno berharap, dengan unjuk rasa dapat mengubah keputusan Anies, sehingga UMP naik sesuai dengan yang diharapkan para buruh.
"Kita harus memastikan Anies-Sandi wajib merevisi UMP Jakarta. Tuntutan minimum kita UMP Rp 3,9 juta, maksimum Rp 4 juta," tuturnya.

Namun apabila kebijakan tersebut tak berubah, Warno menilai kebijakan Anies Sandi tersebut melukai hati kaum buruh,  "Kita mencintai pemimpin DKI Jakarta, tetapi ketika melukai kaum buruh, kami akan berjuang menuntut hak kami," tegas dia. o erza