Selasa, 14 November 2017

Digugat Penumpang, Qatar Airways Menang PK

Ist.
Beritabatavia.com - Kasus sengketa perdata antara Qatar Airways dan penumpangnya, akhirnya berakhir setelah menempuh perjalanan panjang. Mahkamah Agung (MA) menerima peninjauan kembali (PK) yang diajukan maskapai asal negara Qatar. Lembaga peradilan ini membebaskan maskapai milik Qatar tersebut dari pertanggungjawaban atas hilangnya uang dari kabin pesawat.

Kasus ini bermula, saat Leo dari Jenewa pulang ke Jakarta pada 12 Mei 2015. Penerbangan transit di Doha, Qatar dilanjutkan pukul 02.20 waktu setempat dengan kode penerbangan QR 956.

Dalam penerbangan, Leo membawa tas dan diletakkan dikabin tidak jauh dari tempat duduknya. Dalam tas itu berisi jam Rolex, USD 8.500, sejumlah dokumen, uang Rp 3,2 juta, dan uang CHF 50.

Saat perjalanan Doha-Jakarta, Leo mengecek tasnya dan ia kaget ternyata barang berharga di tasnya hilang. Leo komplain ke kru pesawat tetapi tidak mendapat tanggapan yang memuaskan. Setiba di Jakarta, Leo menggugat kehilangan uangnya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Pada 10 Desember 2015, BPKS Jakarta Barat menghukum maskapai Qatar bayar kerugian Leo sebesar 50 persen dari harga barang yang hilang. Adapun 50 persen lagi ditanggung Leo. Qatar Airways tak terima, dan mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Tetapi putusan itu tidak berubah lewat ketukan majelis hakim terdiri Dahlan Sinaga, Sarjiman, dan Lamsana Sipayung.

Qatar Airways lagi-lagi tidak terima dan mengajukan kasasi. Tapi MA menolak gugatan tersebut. Duduk sebagai ketua majelis, hakim agung Mahdi Soroinda Nasution, dengan anggota hakim agung I Gusti Agung Sumantha dan hakim agung Hamdi. Putusan itu diketuk dengan suara bulat pada 8 September 2016.

Qatar Airways tak terima dan mengajukan upaya hukum pamungkas dengan mengajukan PK. "Mengabulkan permohonan PK dari Qatar Airways QCSC. Membatalkan putusan MA, putusan PN Jakbar, jo Putusan BPSK. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya," putus MA sebagaimana dikutip dari website MA, Selasa (14/11/2017).

Majelis PK menyitir Pasal 1 ayat 25 UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, yang menyebutkan: Bagasi kabin adalah barang yang dibawa sendiri oleh penumpang dan berada dalam pengawasan penumpang sendiri.

Pasal 143 juga menyebutkan: Pengangkut tidak bertanggungjawab atas kerugian karena hilang atau rusaknya barang kabin, kecuali apabila penumpang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut disebabkan oleh tindakan pengangkutan atau orang yang dipekerjakan.

"MA tidak menemukan bukti hilangnya barang kabin milik Penggugat tersebut disebabkan tindakan pengangkut atau orang yang dipekerjakan padanya, sehingga dengan demikian gugatan penggugat haruslah ditolak," ujar majelis yang diketuai Soltoni Mohdally, dengan anggota Zahrul Rabain dan Sudrajat Dimyati.