Kamis, 16 November 2017

Rencana Bebaskan Motor di Thamrin, PDIP Kritik Gubernur DKI

Ist.
Beritabatavia.com - RENCANA Gubernur DKI Jakarta untuk mencabut larangan sepeda motor melintas di Jalan MH Thamrin mendapatkan penolakan dari Fraksi PDI Perjuangan.

Hal ini disampaikan anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan, William Yani saat membacakan pandangan fraksi-fraksi terhadap penyampaian Raperda APBD tahun 2018 oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (16/11/2017).

William menyampaikan meski dalam rangka memenuhi hanji kampanye, Anies harus tetap patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Diketahui, pelarangan melintas di jalanan protokol tersebut diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 141 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan atas Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor.

“Kami sependapat dengan Ketua DPRD bahwa di Jalan MH Thamrin sepeda motor tetap dilarang. Karena masoh berlakukan keputusan gubernur (Pergub) yang mengacu pada Perda Nomor 5 tajun 2014 yenyang transportasi,” kata William.

Fraksi PDI Perjuangan juga menyoroti kebijakan Anies terkiat penutupan hotel Alexis, penataan pedagang Kaki-5 di Tanah Abang dan pembangunan rumah berlapis di Kampung Akuarium. PDI Perjuangan meminta agar kebijakan tersebut dapat dilajukan melalui kajian mendalam yang menyangkut berbagai aspek terkait.

“Mengenai wacana pembangunan pemukiman warga Kampung Akuarium, sebaiknya dikaji dulu status tanahnya dan rencana tata ruang wilayah ke depan,” tandas William. o pko





Berita Terpopuler
Senin, 16 April 2018