Rabu, 22 November 2017

MA Terbitkan Maklumat Perangi Suap dan Pungli

Ist.
Beritabatavia.com - MAHKAMAH Agung (MA) secara resmi mengeluarkan maklumat kepada semua pimpinan, ketua dan hakim pengadilan seluruh Indonesia untuk memerangi praktik pungli dan suap di lingkungan pengadilan. Maklumat MA tersebut tertuang dalam nomor 01/Maklumat/KMA/IX/2017. MA menyebutkan sekecil berapapun suap dan korupsi zero toleransi.

"Jadi paket kebijakan MA adalah Maklumat No : 01/ Maklumat/KMA/IX/2017 memberikan ancaman yang berat bagi pimpinan MA dan badan praperadilan di bawahnya," kata  Kabiro Humas dan Hukum MA Abdullah dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (22/11/2017).

Dilanjutkan, memberantas tindak pidana suap dan korupsi bagaikan mengahadapi kanker dan tomor ganas yang harus segera diamputasi. Meskipun ada sedikit gejala, tidak boleh dibiarkan, tetapi harus segera diatasi. "Bagaikan dokter, begitu mengetahui gejala kanker atau tomor ganas, segera memberitahukan kepada pasien untuk melakukan tindakan atau terapi," ujarnya.

Demikian pula pada tindak pidana suap dan korupsi. Setiap komponen masyarakat yang mengetahui, seharusnya sama dengan dokter yang mengetahui adanya gejala kanker atau tumor ganas. "Apabila telah diketahui telah terjadi atau adanya kanker atau tumor tidak melapor, maka sama saja dengan membiarkan pasien mati," ucapnya.

Menurutnya, memberantas tindak pidana suap dan korupsi diperlukan partisipasi masyarakat secara aktif. Terjadinya tindak pidana suap dan korupsi tidak cukup hanya diteriaki, dicerca dan dicaci, tetapi harus cari solusi. Dalam realitasnya tindak pidana suap dan korupsi tidak bisa dilakukan sendiri, melainkan ada keterlibatan pihak lain yang berperan serta, baik aktif maupun pasif.

"Dalam upaya melakukan tindakan diperlukan informasi, atau didukung oleh alat bukti dan tidak hanya didasarkan pada prasangka maupun asumsi," imbuhnya.

Informasi dari masyarakat tentang masih adanya suap di pengadilan merupakan umpan balik yang sangat berharga untuk melakukan evaluasi.
"Seharusnya masyarakat harus menolak jika diharuskan membayar sejumlah uang diluar ketentuan. Sampaikan saat itu juga ke meja pengaduan yang telah disediakan disetiap kantor pengadilan. Informasi tersebut juga dapat disampaikan kepada Badan Pengawasan melalui aplikasi (SIWAS) yang telah disediakan," tegasnya. (RLS)