Kamis, 07 Desember 2017

Indonesia Mengecam Keras Trump Akui Yerusalem

Ist.
Beritabatavia.com - Presiden Joko Widodo menyesalkan kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.
"Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak AS tehadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan meminta AS mempertimbangkan kembali keputusan itu," ujar Jokowi di Istana Bogor, Kamis (7/12).

Jokowi menilai, pengakuan Trump telah melanggar resolusi PBB di mana AS turut menjadi anggotanya, "Ini bisa mengguncang stabilitas keamanan dunia. Kita semua konsisten bersama rakyat Palestina dalam memperjuangkan hak-haknya sesuai amanah UUD 45," kata Jokowi.

Jokowi melanjutkan, Indonesia meminta PBB bersidang dan menyikapi pengakuan sepihak AS atas Yerusalem. "Saya juga sudah perintahkan Menlu panggil Dubes AS untuk langsung sampaikan sikap pemerintah Indonesia," ujar Jokowi.

Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi sangat mengkhawatirkan pengumuman Trump karena pengakuan Jerusalem sebagai ibu kota Israel itu akan sangat membahayakan proses perdamaian dan akan membahayakan perdamaian itu sendiri. Akan memancing instabilitas bukan hanya di Timur Tengah tetapi di wilayah-wilayah lain.

Untuk itu, Menlu mengaku terus berkomunikasi dan kemungkinan besar OKI akan melakukan special session mengenai masalah tanggal. “Tadi saya berbicara, antara lain dengan Menlu Yordania, Menlu Turki. Dan kita juga, saya juga membicarakan mengenai perlunya negara-negara OKI untuk segera duduk dan membahas masalah ini,” pungkas Menlu

Di tempat terpisah, Wakil Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mengecam keras rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan memindahkan Kedutaan Besar Amerika untuk Israel dari Tel Aviv ke Yerussalem termasuk mengakui Yerussalem sebagai Ibu Kota Israel.

"Karena hal tersebut bertentangan dengan resolusi internasional, salah satunya Resolusi PBB 478 tahun 1980 yang menyerukan untuk seluruh negara menarik perwakilan diplomatiknya di Yerusalem," kata Meutya di Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Anggota Fraksi Partai Golkar ini menilai kebijakan Trump itu akan membuat terancamnya usaha negosiasi perdamaian antara Israel dan Palestina yang telah terus diupayakan selama ini dengan dukungan internasional. "Hal ini juga sangat berpotensi menimbulkan eskalasi konflik di antara kedua negara," ujarnya.

Meutya mendesak Kementerian Luar Negeri RI untuk melakukan protes keras atas upaya yang dilakukan Presiden Trump terkait pemindahan Kedutaan Besar AS ke Yerusalem, serta mendorong AS agar tetap menghargai status quo seperti pada saat ini.

"Di samping itu, mendesak PBB untuk menentang kebijakan Presiden Donald Trump karena bertentangan dengan hukum internasional, resolusi DK PBB dan usaha perdamaian regional. Termasuk memberikan ancaman sanksi," jelas dia.

Meutya menghimbau seluruh komunitas internasional untuk menolak rencana Presiden AS tersebut dan melakukan semua langkah yang dimungkinkan untuk menghentikan rencana Trump. (DAY)