Jumat, 08 Desember 2017

Kadin Heran Kenaikan Tarif Tol Mestinya Turun

Ist.
Beritabatavia.com -
Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani heran terhadap kenaikan tarif jalan tol. Seharusnya tarif tol makin lama justru akan turun, mengingat pembangunan infrastruktur termasuk investasi jangka panjang.

"Jalan tol kalau sudah jadi, tarifnya bukan naik mestinya malah turun karena posisinya jangka panjang. Pengusaha jalan tol juga mereka ada perencanaannya. Di negara lain tarifnya makin lama makin turun," papar Rosan usai menyaksikan penandatanganan suatu nota kesepahaman di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis.

Rosan menanggapi kebijakan penyesuaian tarif lima ruas tol Jasa Marga yang mengalami kenaikan antara 6,7 sampai 10 persen. "Selayaknya kebijakan penyesuaian tarif tol harus melihat dari kepentingan secara luas, baik untuk masyarakat maupun dunia usaha," lontarnya.

Menurut Rosan, kenaikan tarif tol bisa membebani biaya logistik dunia usaha, apalagi jika frekuensi lalu lintas kendaraan masuk tol sangat tinggi, padat sehingga menimnulkan kemacetan berkepanjangan. "Seharusnya tarif semakin rendah, dunia usaha yang lewat di situ juga bebannya semakin rendah. Orang bilang jalan tol tidak seberapa tapi kalau frekuensinya banyak, lumayan juga," ungkapnya.

Pemerintah memutuskan kenaikan tarif di sembilan ruas tol se Indonesia. Penyesuaian itu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Dalam aturan ini, tarif tol diperbolehkan untuk naik setiap dua tahun sekali, sesuai isi perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT) yang sudah ditandatangani.

"Alasannya, agar badan usaha yang sudah berinvestasi mendapatkan kepastian pengembalian investasi sesuai rencana bisnisnya sehingga bisa mempercepat perwujudan jaringan jalan bebas hambatan sebagai bagian jaringan jalan nasional," kata Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono

Dilanjutkan, Kenaikan tarif yang telah disetujui memperhitungkan variabel standar pelayanan minimum (SPM) jalan tol dan daya beli masyarakat.  Daya beli masyarakat dinilai cukup baik menerima kenaikan tarif tol, lantaran kenaikan tarif tol tak bersamaan dengan naiknya harga lain yang diatur oleh pemerintah seperti BBM dan listrik.

"Kalau di UU, itu hanya inflasi, tapi sejak beberapa kali kenaikan kan saya tahan. Saya kaitkan dengan SPM dan daya beli masyarakat. Kayak dulu yang lalu, ada minyak naik, listrik naik, masa tol mau naik?" katanya

Kenaikan tarif tol tahun ini juga lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Bahkan untuk beberapa ruas, tarif untuk kendaraan golongan I dan II tidak mengalami penyesuaian karena berdasarkan hitungan tak menggenapi angka minimal kenaikan sebesar Rp 500. "Sebetulnya, kalau yang sekarang ini hanya untuk kepastian hukumnya karena kalau naiknya cuma Rp 500, bahkan banyak yang tidak naik di golongan I dan II karena tidak capai Rp 500 jadi tidak bisa dibulatkan. Jadi antara Rp 500 sampai Rp 1.000," pungkasnya. 0 ayu