Jumat, 08 Desember 2017

Fitra: Kebijakan Anies Sederhanakan LPJ RT/RW Kemunduran

Ist.
Beritabatavia.com - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto menilai, laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana operasional RT/RW di DKI mulai tahun depan dilaporkan kepada warga melalui forum musyawarah RT/RW minimal satu kali dalam enam bulan dengan menyertakan tembusan ke kelurahan adalah suatu kemunduran.

"Secara akuntabilitas vertikal sebenarnya hal ini mengalami kemunduran, ada sekitar 33 ribu laporan mengenai dana operasional yang sebenarnya bisa memfungsikan setiap kelurahan maupun kecamatan untuk me-review," ucap Yenny, Jumat (8/12).

Menurut Yenny, dengan RT/RW menyerahkan laporan ke Kecamatan dan Kelurahan agar kemudian dikaji dan diserahkan ke Pemprov DKI, transparansi peruntukan anggaran di masyarakat kelas bawah bisa dipertanggungjawabkan. "Dari hasil LPJ RT/RW sebenarnya bisa dilihat dinamika distribusi alokasi yang dilakukan di tingkat level bawah," ucap Yenny.

LPJ tetap perlu disampaikan untuk kemudian dikaji ulang. Tentunya ditopang oleh aturan yang mengikat dan instruksi yang tegas dari pemerintah. "Secara horinzontal (LPJ) ke masyarakat memang bagus dan diperlukan. Namun, perlu ada aturan maupun instruksi agar dinamika di masyarakat benar-benar terjadi," tutur Yenny.

Dilanjutkan, lebih bagus lagi jika LPJ tersebut ditangani dan dikelola dengan baik oleh RT/RW, Kecamatan dan Kelurahan hingga ke pemerintah. "Jika itu dilakukan, agar setiap pengguna APBD memiliki tanggung jawab dalam pengelolaannya. Akan lebih bagus lagi jika akuntabilitas secara vertikal dan horinzontal dilakukan bersama-sama," ucap Yenny.

Sekedar informasi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan laporan pertanggungjawaban (LPJ) dana operasional RT/RW mulai tahun depan dilaporkan kepada warga melalui forum musyawarah RT/RW minimal satu kali dalam enam bulan dengan menyertakan tembusan ke kelurahan. 0 AKR