Minggu, 10 Desember 2017

Presiden Jokowi: Dengarkan Aspirasi Rakyat

Ist.
Beritabatavia.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali meminta aparat pemerintah untuk turun ke bawah demi mendengarkan aspirasi masyarakat. Aparat Para pembuat kebijakan, para politisi, para birokrat, para pemimpin sosial, bahkan para pengusaha harus bisa melihat keadaan dari pandangan dari masyarakat bawah, dari sisi kepentingan masyarakat bawah

"Itu mengapa saya sering turun blusukan ke bawah, blusukan ke daerah, turun ke masyarakat, menggali masalah-masalah mereka, mendengar aspirasi-aspirasi mereka, mendengar keinginan-keinginan mereka dan mengetahui secara detail kepentingan masyarakat," ujar Presiden Jokowi saat peringatan hari HAM Sedunia ke-69 di Solo, Ahad (10/12/2017).

Itulah alasannya Presiden mengapa ia selalu berusaha mengawal kebijakan dari hulu sampai hilir. "Mengontrol, mengecek, mengawasi, memonitor. Selalu kita lihat di lapangan dan itu melihat dari sisi kepentingan masyarakat. Saya yakin kebijakan yang baik bukanlah seberapa banyak yang telah dilakukan pemerintah, tetapi seberapa banyak yang dirasakan manfaatnya untuk masyarakat, terutama masyarakat bawah," ucap Presiden.

Disisi lain, Presiden Joko Widodo menilai penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus terus-menerus ditingkatkan. “Selain hak-hak sipil dan hak-hak politik, kita juga harus menjamin hak-hak sosial, hak-hak ekonomi, dan kultural yang akan mempengaruhi hak politik warga negara,” tutur Presiden.

Saat ini walaupun tidak mudah, pemerintah berusaha agar seluruh lapisan masyarakat memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak. “Saya tahu banyak kekurangan harus diperbaiki agar seluruh masyarakat memperoleh akses kesehatan, layanan pendidikan yang baik, dan layanan dasar lainnya. Juga agar keyakinan beragama dan ekspresi kultral dan seni budaya masyarakat memperoleh perlindungan yang maksimal,” ujar Presiden.

Terdapat banyak sekali upaya pemerintah yang telah dan terus dilakukan. Mulai dari pembagian Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang sudah diberikan kepada 17,9 juta anak dari keluarga tidak mampu, serta pembagian jaminan kesehatan nasional berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang telah dibagikan kepada 92,4 juta penerima.

“Hak-hak masyarakat lokal, hak-hak masyarakat adat juga menjadi perhatian serius pemerintah. Pemerintah telah memberikan hak pengelolaan kepada tanah-tanah adat, hutan adat, kepada masyarakat lokal dan masyarakat adat,” ucap Presiden.

Presiden juga mengapresiasi upaya keras dari semua pihak yang telah memberikan kontribusi nyata untuk penegakan prinsip-prinsip HAM di Indonesia, seperti para gubernur, wali kota, dan bupati yang telah berhasil mengembangkan human rights cities, daerah yang berwawasan HAM di wilayahnya masing-masing.

“Dan terima kasih kepada komnas HAM, dan komnas-komnas lain dan rekan-rekan akitivis HAM yang tiada hentinya memperjuangkan rasa keadilan masyarakat,” katanya.

Presiden pun menyadari bahwa masih banyak pekerjaan besar, pekerjaan rumah pemerintah perihal penegakan HAM yang belum diselesaikan secara tuntas, termasuk di dalamnya pelanggaran masyarakat HAM.

“Hal ini membutuhkan kerja kita semuanya, kerja bersama antara pemerintah pusat dan daerah, dan seluruh komponen masyarakat. Dan dengan kerja bersama kita hadirkan keadilan HAM, kita hadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ucap Kepala Negara sebagaimana dikutip dalam Siaran Pers Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media, Sekretariat Presiden, Bey Machmudin. 0 HMS