Rabu, 13 Desember 2017

Kenakan Rompi Oranye, Setya Novanto Jalani Sidang Perdana

Ist.
Beritabatavia.com -
SETYA Novanto, tersangka kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik (KTP-el) menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (13/12/2017). Novanto bakal mendengarkan dakwaan yang dibacakan jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Novanto tiba di Pengadilan Tipikor Jakarta pada pukul 09.40 WIB. Ia mengenakan kemeja putih dibalut dengan rompi oranye khas tahanan KPK. Turun dari mobil tahanan, Novanto langsung dikawal beberapa petugas kepolisan.

Awak media yang sudah menantinya sejak pagi langsung mengerubungi Ketua DPR RI itu. Sejumlah pertanyaan dilontarkan kepada Novanto, tapi dia bergeming dan langsung masuk ke Ruang Koesomah Atmadja 1, tempat sidang bakal berlangsung.

Setya Novanto bakal menjalani sidang perdana sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP-el. Agenda sidang perdana ialah pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Yanto akan memimpin majelis hakim dengan anggota Frangki Tambuwun, Emilia Djajasubagja, Anwar dan Ansyori Syaifudin dalam sidang perkara korupsi KTP elektronik dengan terdakwa Setya Novanto.

Keempat anggota majelis hakim itu mengadili perkara korupsi dalam pengadaan KTP-elektronik dengan terdakwa mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Irman, mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kementerian Dalam Negeri Sugiharto dan pengusaha Andi Narogong.

Kuasa hukum Novanto, Maqdir Ismail, memastikan kliennya hadir. Ia berharap sidang berjalan kondusif. "Kita usahakan yang terbaik. Semua kondisi lancar-lancar. Semoga besok cuma duduk dan bisa lancar di persidangan," kata Maqdir saat dikonfirmasi.

Nama Novanto masuk dalam pusaran korupsi KTP-el yang diduga dilakukan bersama-sama. Novanto disebut sebagai salah satu pihak yang turut berperan dalam pengaturan pembahasan anggaran proyek senilai Rp5,9 triliun itu di DPR.

Saat pembahasan anggaran di DPR, Novanto merupakan Ketua Fraksi Golkar. Ia bahkan disebut-sebut sebagai kunci anggaran dalam proyek yang menggunakan pembiayaan dengan sistem multi years atau tahun jamak itu.

Novanto merupakan orang keempat yang bakal diadili di Pengadilan Tipikor dalam kasus KTP elektronik. Sebelumnya, dua pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto telah divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara masing-masing 7 tahun dan 5 tahun.

Sementara itu, Andi Agustinus alias Andi Narogong saat ini proses hukumnya juga masih berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta. Andi merupakan pengusaha pelaksana proyek kartu identitas berbasis nomor induk kependudukan (NIK).

Setya Novanto didakwa menggunakan pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Orang yang terbukti bersalah melanggarnya diancam pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. 0 baim