Sabtu, 16 Desember 2017

Siapa Yang Sakit

Ist.
Beritabatavia.com - Sidang perdana kasus dugaan korupsi e-KTP dengan terdakwa mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto (Setnov) yang digelar di Pengadilan Tipikor, pada Rabu 13 Desember 2017 menuai persepsi beragam dari masyarakat.

Meskipun langit runtuh hukum harus tetap ditegakkan,apapun alasannya  Setnov harus dihukum, itulah sikap dan pandangan sebagian masyarakat. Publik tidak lagi peduli dan tak perlu memberikan ruang terhadap hak terdakwa termasuk kondisi kesehatan, Setnov harus segera diadili dan dijebloskan ke penjara.  Segala upaya termasuk prapradilan yang diajukan Setnov dituding sebagai siasat untuk menghambat jalannya persidangan.

Sebaliknya, tidak sedikit orang yang menyatakan, ruang pengadilan bukan lagi tempat mencari keadilan. Setnov yang sedang sakit, terlihat tidak berdaya,melangkah tertatih-tatih ,  pasrah diseret kehadapan hakim untuk diadili. Apalagi, jauhsebelum persidangan digelar, Setnov sudah di vonis bersalah oleh pengadilan publik disertai hujatan dari pihak yang justru tidak mengetahui secara pasti duduk persoalannya.

Dan sebagian dari kita menutup pintu hati melihat Setnov kehabisan energi menahan putusan pengadilan publik yang disertai hujatan.  Sisa energy yang dimiliki Setnov tak lagi mampu menjawab pertanyaan hakim apalagi mengayunkan langkahnya. Pengadilan telah mempertontonkan sebuah drama yang membuat rasa kemanusiaan kita sakit.

Pengadilan Setnov membuat kita seperti kehilangan rasa kemanusiaan. Tidak lagi peduli dengan penderitaan yang dirasakan orang lain, tetapi justru bergembira melihat Setnov diadili walaupun sedang dalam kondisi sakit. Padahal, Setnov baru saja melepaskan jabatannya sebagai ketua lembaga tinggi Negara yaitu DPR RI. Ironisnya, kita semua sakit tetapi tidak dibawa ke rumah sakit, justru diseret ke meja hijau untuk diadili.

Pertanyaannya, apakah kemanusiaan yang adil dan beradab mengganggu proses penegakan hukum ?

Sebagai bangsa dan Negara yang menjadikan Pancasila   sumber semua hukum, tentu menjunjung tinggi kemanusiaan yang adil dan beradab. Semua proses penegakan hukum harus mencerminkan Pancasila.

Sejatinya,pengadilan adalah proses penegakan hukum untuk membuat sebuah perkara menjadi terang benderang. Bukan untuk mendapatkan legalitas menjebloskan seseorang ke penjara. Proses peradilan harus memenuhi ketentuan dan persyaratan dengan menjunjung tinggi rasa kemanusiaan dan keadilan. Peradilan tidak boleh didasari keinginan untuk memenjarakan dan menzolimi. Meskipun bersifat memaksa , tetapi proses peradilan harus memberikan ruang dan waktu yang sama bagi setiap pencari keadilan untuk menggunakan hak dan memenuhi kewajibannya. Putusan peradilan adalah upaya memaksa untuk meminta pertanggungjawaban secara hukum orang yang didakwa melakukan pelanggaran hukum.

Negara harus menjamin, pengadilan merupakan lembaga yang memiliki kewenangan lewat proses dan putusan hakim untuk menyatakan seseorang bersalah. Negara harus memastikan semua proses peradilan berlangsung sesuai dengan ketentuan yang berlaku disertai dengan persyaratannya. Pengadilan bukan menjadi arena lomba adu cepat dengan tujuan menggugurkan  hak dan kewajiban. Sehingga proses peradilan tidak menuai persepsi yang berbeda yang potensi menimbulkan kegaduhan maupun perpecahan masyarakat.

Pengadilan harus menjadi cermin keadilan yang memberikan rasa aman bagi masyarakat, bukan justru menjadi arena untuk saling menghabisi. Pengadilan bukan untuk membuat kita menjadi sakit. O Edison Siahaan

Berita Terpopuler
Berita Lainnya
Minggu, 03 Juni 2018
Rabu, 23 Mei 2018
Kamis, 17 Mei 2018
Rabu, 16 Mei 2018
Senin, 14 Mei 2018
Jumat, 27 April 2018