Rabu, 20 Desember 2017

Setya Novanto Keberatan Didakwa Terima Duit USD7,3 Juta

Ist.
Beritabatavia.com -
Ketua nonaktif DPR Setya Novanto keberatan didakwa menerima uang USD7,3 juta dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik. Pasalnya, hal ini tidak ada dalam dakwaan terhadap terdakwa-terdakwa sebelumnya.

"Tidak ada angka USD 7,3 juta untuk Novanto dalam dakwaan Irman dan Sugiharto. Padahal dalam dakwaan splitsing seharusnya uraian peristiwa pidananya sama karena perbuatan dilakukan secara bersama-sama," ujar Maqdir Ismail, kuasa hukum Novanto, saat membacakan eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Rabu, 20 Desember 2017.

Maqdir menekankan angka USD7,3 juta tidak termasuk dalam kerugian negara sebesar Rp2,3 triliun sesuai perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Padahal, kerugian negara ini menjadi acuan dalam dakwaan kepada dua pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, serta pengusaha Andi Agustinus.

"Dalam surat dakwaan Irman, Sugiharto dan Andi Agustinus, BPKP menghitung kerugian negara sesbesar Rp2,3 triliun. Akan tetapi, BPKP tidak memperhitungkan penerimaan uang sebesar 7,3 juta dolar (Rp94 miliar) untuk terdakwa Setya Novanto," tegas Maqdir.

Selain itu, Maqdir mengatakan ada dua nama baru yang muncul dalam dakwaan Novanto. Mereka adalah Charles Sutanto Ekapradja disebut menerima USD800 ribu dan Tri Sampurno yang menerima Rp2 juta. Dengan adanya nama-nama baru itu, Maqdir menilai perhitungan kerugian keuangan negara menjadi tidak sesuai.

Pihaknya juga masih mempersoalkan hilangnya sejumlah nama tersebut di dalam surat dakwaan kliennya tersebut. Meskipun demikian, dirinya tidak mengacu pada satu fraksi di DPR saja.

"Tadi sudah jelas kami katakan bukan hanya dari partai PDI-Perjuangan yang menerima dan dihilangkan, tapi juga dari partai Golkar, ada dari PAN, ada dari Demokrat dan ada partai lain kalau saya tidak keliru dari PKB," ucap dia.

Menurutnya, jika memang tidak ditemukan bukti bagi beberapa nama sehingga harus dihilangkan dalam surat dakwaan Novanto, maka KPK haruslah memberikan pernyataan, termasuk dalam dakwaan tersebut. "Apalagi kalau kita lihat itu berhubungan dengan orang-orang yang diuntungkan, atau juga berhubungan dengan kerugian-kerugian negara," tukas dia.

Di tempat terpisah. KPK menyatakan hilangnya sejumlah nama anggota DPR dari dakwaan Setya Novanto bukan berarti pihak-pihak yang tidak disebut bebas dari pengusutan. Nama-nama tersebut sebelumnya dijamin masih ada, hanya saja, sebagain nama dikelompokan di dalam sejumlah anggota DPR yang diduga menerima US$12,8 juta dan Rp44 Miliar.

"Dakwaan terhadap SN tentu fokus pada perbuatan SN. Beberapa pihak yang diduga diperkaya dari proyek KTP-e ini yang disebut oleh pihak SN sebagai nama yang hilang, tetap masih ada," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah sambil menambahkan sejumlah nama akan dirinci di persidangan. Perinciannya akan disesuaikan dengan kebutuhan pembuktian. 0 MIO