Kamis, 28 Desember 2017

Manajemen Kecepatan & Citra Budaya Bangsa

Ist.
Beritabatavia.com - Permasalahan di bidang lalu lintas yang menonjol  adalah kemacetan dan kecelakaan. Permasalahan kemacetan maupun kecelakaan faktor yang terlihat adalah kecepatan. Pada kemacetan kecepatan tempuh dengan jarak tempuh menjadi tidak relevan atau bisa dikatakan dari merayap sampai berhenti total.

Demikian halnya pada kecelakaan faktor yang dilihat sebagai penyebab adanya fatalitas korban kecelakaan lalu lintas adalah juga kecepatan. Di dalam konteks kecelakaan pelanggaran batas kecepatan maximal menjadi sorotan utamanya.

Kita semua sering menjadi permisive terhadap masalah kecepatan akibat seringnya macet di mana-mana. Sehingga kecepatan minimal maupun maksimal seolah olah tanpa lagi sistem manajemen. Salah satu perhatian dari WHO yang menjadi penilaian adalah masalah kecepatan. Para pakar lalu lintas sangat care terhadap masalah lalu lintas. Beberapa pakar berpendapat:  " tatkala mampu memanage kecepatan, berarti mampu menata wajah atau citra lalu lintas ".

Pengelolaan batas kecepatan minimal dan maksimal kalau boleh jujur dikatakan seperti apa penilaian WHO yang buruk adalah kita mengabaikan. Walaupun ada pemikiran ataupun upaya-upaya, namun sangat kecil. Lagi-lagi pola-pola dan cara konvensional ubyang ubyung yang penting di lapangan menjaga dan mengatur on the spot yang diunggulkan tanpa mampu menunjukkan pola-pola manajerialnya. Semestinya standar untuk batas kecepatan minimal maupun maksimal mulai dipikirkan dan dibuat.

Standar batas kecepatan minimal setidaknya diatur  bagi kendaraan-kendaraan pengangkut barang/ logistik untuk melalui jalur-jalur tertentu  seperti toll, jalur arteri yang berliku atau naik turun secara geografis maupun jalan yang berat secara geometrisnya bagi kendaraan dengan muatan batas maksimal. Dalam membahas batas kecepatan minimal maka dimensi kendaraan, standar body sampai dengan standar transmisipun menjadi bahasan pengaturan pada peraturannya, rambu-rambu maupun penegakan hukumnya.
Adapun pengaturan  batas kecepatan maksimal bagi jenis-jenis kendaraan bermotor lainya ditentukan sesuai dengan konteks jalan nya. Dan apa yang dibahas dalam pengaturanpun sama seperti pengaturan batas kecepatan minimal. Hanya saja cara pengaturan dapat bervariasi walaupun prinsip-prinsip yang ditunjukkan sama.

Pada pengaturan batas kecepatan ini  tidak lagi sebatas manual tetapi juga diperlukan secara elektronik melalui speed gun, speed cam baik yang dipasang pada gantry maupun portable, maupun mobile dansebagainya. Di situlah para penegak hukum mampu melihat perilaku-perilaku berlalu lintas dari berbagai faktor yang dijadikan inputting data bagi program catatan perilaku berlalu lintas dan de merit poin system.

Keduanya itu bisa dilakukan tatkala pola penegakkan hukumnya didukung sistem-sistem data elektronik untuk kendaraan bermotor atau yang disebut  eri (electronic registration and identification) maupun untuk pengemudi melalui sdc (safety driving centre)  yang muaranya pada catatan pada pendidikan sekolah mengemudi, sistem uji untuk penerbitan SIM. Tentu juga sistem penegakan hukum secara elektronik.

Di sinilah tidak lagi parsial manual dan konvensional melainkan terintegrasi di analisa dan dapat ditemukan polanya untuk dipetakan dan diimplementasikan sistem-sistem managemen kecepatan. Beban kesalahan bukan lagi semata mata pada pengemudi, melainkan juga pada pemilik kendaraan maupun korporasinya. Ini salah satu upaya meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas dan upaya membangun budaya tertib berlalu lintas. Memanage kecepatan berarti peduli akan keselamatan untuk kemanusiaan dan citra lalu lintas yang menjadi refleksi budaya bangsa. O Brigjen Pol DR Chrisnanda DL



Berita Terpopuler
Berita Lainnya
Sabtu, 15 September 2018
Senin, 10 September 2018
Sabtu, 08 September 2018
Rabu, 29 Agustus 2018
Senin, 06 Agustus 2018
Jumat, 20 Juli 2018
Senin, 16 Juli 2018
Kamis, 12 Juli 2018
Selasa, 10 Juli 2018
Minggu, 08 Juli 2018