Kamis, 28 Desember 2017

Mantan Wapres Boediono Diperiksa KPK Soal BLBI

Ist.
Beritabatavia.com - Mantan Wakil presiden RI Boediono memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI).

Menteri Keuangan era Presiden Megawati Soekarnoputri itu datang sekitar pukul 09.47 WIB dengan didampingi dua ajudannya. Boediono yang mengenakan kemeja batik lengan panjang warna coklat, lebih banyak tersenyum daripada menjawab pertanyaan wartawan.

Dengan langkah tegap, Boedionoa terus melangkah dengan kawalan menuju ruang pemeriksaan. Hingga di ujung pintu masuk, Boediono baru berkomentar ihwal kedatangannya ke KPK "Belum tahu, kan saya baru datang. Nanti ditanya apa, kan saya ga tahu," ucapnya ramah ke kerumunan wartawan. Selanjutnya, Boeidono melenggang masuk ke dalam Gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan.

KPK hari ini mengagendakan pemeriksaan terhadap Boediono yang merupakan anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) ketika Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) mengeluarkan SKL BLBI untuk BDNI. Bekas Gubernur Bank Indonesia itu diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Ketua BPPN Syafruddin Arsyad Temenggung.

Ketika SKL BLBI tersebut dikeluarkan, KKSK diketuai oleh Dorodjatun Kuntjoro Jakti selaku Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Sementara anggota KKSK selain Boediono, yakni Kepala Bappenas Kwik Kian Gie, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno, serta Menteri BUMN Laksamana Sukardi.

Adapun salah satu kewenangan KKSK, yakni memberikan pertimbangan dan persetujuan terhadap rencana induk penyehatan perbankan yang disusun BPPN. Kerja KKSK itu pun diperkuat dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 tahun 2002, yang dikeluarkan Presiden Megawati kala itu.

Syafruddin saat ditahan penyidik KPK mengatakan, penerbitan SKL BLBI yang dikeluarkan untuk BDNI telah mendapat persetujuan dari KKSK. Persetujuan KKSK itu berdasarkan Keputusan KKSK Nomor 01/K.KKSK/03/2004 tertanggal 17 Maret 2004.

"Semuanya sudah ada persetujuan dari KKSK, semuanya. Saya hanya mengikuti aturan dan saya sudah punya (menunjukkan hasil audit BPK)," kata Syafruddin sebelum dibawa ke Rumah Tahanan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (21/12).

Dalam kasus ini, KPK menyebut kerugian negara mencapai Rp4,58 triliun sebagaimana hasil audit investigatif yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Namun, Syafruddin membantah SKL BLBI yang dikeluarkan BPPN tersebut telah menyebabkan kerugian negara sebesar yang disebut KPK. 0 CNI