Kamis, 04 Januari 2018

Polda Metro Jaya: Rekayasa Lalin Tanah Abang Langgar Undang-Undang

Ist.
Beritabatavia.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan penataan lalu lintas di kawasan Tanah Abang, khususnya di sekitar Stasiun Tanah Abang. Dalam pengaturan ini, hanya Transjakarta yang bisa melintas di sekitar stasiun, sementara di sisi jalan digunakan Pedagang Kaki Lima (PKL) untuk berdagang.

Kebijakan rekayasa laku lintas ini dikritisi Polda. Penggunaan sebagian jalan untuk PKL dianggap melanggar Undang-Undang (UU) Lalu Lintas dan UU tentang Jalan.

"Fungsi jalan sangat disayangkan digunakan bukan sebagaimana fungsi jalan itu sendiri. Bahwa manajemen rekayasa lalu lintas yang dilakukan itu di luar ketentuan undang-undang," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Halim Pagarra dalam diskusi di Hotel Milenium, Jakarta, Kamis (4/1/2018).

Sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan, jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

Tidak hanya itu, sesuai dengan UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, menyebutkan jalan adalah prasaran transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.

Dari UU tersebut disimpulkan bahwa jalan harus digunakan untuk lalu lintas umum. "Kalau sengaja mengakibatkan terhambatnya fungsi jalan harus bayar denda Rp 1,5 miliar atau penjara 18 bulan," tegas Halim.

Hal serupa juga diungkapkan Presidium Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Ellen Tangkudung. Dia menganggap pembuatan jalan membutuhkan biaya yang tidak sedikit mengingat fingsinya juga sangat krusial.

Maka dari itu, penataan lalu lintas di kawasan Tanah Abang tidak kemudian berimbas pada pengalihan fungsi jalan sebagai tempat berjualan PKL. "Jalan itu tidak murah bangunnya, mahal, kekuatannya jauh lebih kuat daripada lantai gedung-gedung. Jadi sangat mubadzir aspal digunakan untuk jalan malah dipakai fungsi yang lain," ujar dia.

Pengamat transportasi, Djoko Setijowarno mengingatkan jalan disediakan dan dibangun bukan untuk berdagang apalagi disediakan bagi pedagang kaki lima (PKL) "Jalan dibangun untuk melancarkan lalu lintas orang dan barang," kata Djoko.
 
Dia juga mengatakan anggapan yang keliru juga kalau jalan diperuntukan untuk melancarkan kendaraan, namun jalan diperuntukkan melancarkan lalu lintas orang dan barang. Untuk berjualan, sudah ada tempatnya yakni di pasar atau lahan kosong seperti alun-alun.
 
Dia menyayangkan kalau ada jalan yang digunakan untuk jualan karena jalan tersebut dibangun dengan biaya yang mahal, tetapi kemudian digunakan bagi PKL seperti di Tanah Abang. 0 DAY

Berita Terpopuler
Senin, 22 Januari 2018