Jumat, 05 Januari 2018

Dialog Kecil Cagub Sumut

Ist.
Beritabatavia.com - Pasca penetapan Djarot Syaiful Hidayat sebagai calon Gubernur (Cagub) Sumatera Utara (Sumut) oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),menuai respon beragam dari warga asal Sumut yang berdomisili di Jakarta.

Respon itu terekam dalam sebuah dialog kecil yang berlangsung di salah satu sudut Ibukota Jakarta. Mereka bukan para mantan pejabat, apalagi  politisi, tidak pula pengusaha. Sepintas terlihat, mereka hanyalah warga biasa yang mencari nafkah di Ibukota Jakarta. Tetapi memiliki semangat untuk memajukan daerah asalnya yaitu Sumut. Wajar bila diskusi tak resmi itu berlangsung seru dan hangat.Sebab mereka sangat memahami kondisi dan karakter warga Sumut.
 
“Heran aku lihat PDIP, mantan Gubernur DKI Jakarta koq dicalonkan menjadi Gubernur Sumut. Seharusnya jadi menteri lah,” kata seorang peserta. Bahkan, seorang lainnya mengaku sulit mencari sebutannya, bila mantan Gubernur DKI dicalonkan sebagai Gubernur Sumut.

Mereka sepakat, bila pencalonan Djarot Syaiful Hidayat sebagai Gubernur Sumut pada Pilkada 2018 nanti adalah penjajahan politik terhadap warga Sumut. Menurut diskusi tanpa notulen itu, warga Sumut merasa diperlakukan tidak adil secara politik.
Mereka menyebut, Sumut tidak pernah kekurangan sosok pemimpin bahkan untuk tingkat nasional. Masih banyak putra-putri terbaik Sumut yang layak dicalonkan sebagai Gubernur Sumut (Gubsu).

Seharusnya, DPP Parpol hanya menetapkan calon gubernur yang diajukan oleh DPD bersama warga daerah setempat. DPP Parpol tidak membuat hak veto untuk menentukan calon yang akan diusung untuk Pilkada. Kalau proses seperti pencalonan Djarot Syaiful Hidayat terus berlangsung, maka tidak ada bedanya dengan masa orde baru. Pemimpin atau Gubernur di tentukan dan ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Menurut mereka, selain sebagai pemimpin pemerintahan di daerah, Gubernur itu sekaligus sebagai bapak, sahabat,guru, serta bagian dari keluarga masyarakat di daerah tersebut. Oleh karena itu, jangan paksa masyarakat Sumut menerima pemimpin yang bukan bagian atau tidak memiliki ikatan kekeluargaan dengan masyarakat secara umum.

Diskusi terdengar semakin seru, ketika  menyebut putra daerah dan bukan putra daerah tidak relevan dalam proses pemilihan Gubsu. Sebab berfikir dengan perspektif NKRI, bukan lalu menghilangkan kearifan lokal atau meniadakan kemampuan putra putri daerah. Justru, perbedaan dan potensi daerah termasuk sumber daya manusianya adalah alasan utama kita menjadi NKRI.

Masyarakat Sumut diminta tidak terpengaruh dengan informasi bahwa cagub yang diusung PDIP memiliki suasana kebatinan dengan warga Sumut. Informasi tersebut sengaja  dihembuskan pihak –pihak yang memiliki kepentingan dalam proses maupun pasca terpilihnya Gubsu.

Mereka menyarankan, sebaiknya DPP PDIP menetapkan calon Gubsu berasal dari putra putri terbaik Sumut yang memiliki persyaratan, seperti tidak terkait kasus korupsi, memahami dan mengerti tentang karakter masyarakat Sumut yang spesifik. Tentu tak lepas dari sosok yang memiliki integritas, kompentensi serta jauh dari potensi adanya penolakan  dengan alasan sosok calon Gubsu belum dikenal luas atau bukan merupakan bagian dari keluarga  besar masyarakat Sumut.

Malam semakin larut, diskusi tak membutuhkan kesimpulan apalagi keputusan. Para peserta dari beragam profesi yang  berdomisili di sudut-sudut Ibukota Jakarta, perlahan mulai meninggalkan arena diskusi tanpa moderator tersebut. Namun, sebelum meninggalkan tempat diskusi menuju rumah masing-masing, mereka berharap warga Sumut memilih pemimpin yang dapat menjadi perekat pemersatu sekaligus sebagai sosok orang tua,sahabat,guru yang bisa  berjalan seiring membangun Sumut. O Edison Siahaan





Berita Terpopuler
Berita Lainnya
Sabtu, 15 September 2018
Senin, 10 September 2018
Sabtu, 08 September 2018
Rabu, 29 Agustus 2018
Senin, 06 Agustus 2018
Jumat, 20 Juli 2018
Senin, 16 Juli 2018
Kamis, 12 Juli 2018
Selasa, 10 Juli 2018
Minggu, 08 Juli 2018