Rabu, 10 Januari 2018

Soal Stop Penengelaman Kapal, Menteri Susi: No Comment

Ist.
Beritabatavia.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti enggan mengomentari soal adanya rencana penghentian penenggelaman kapal ikan asing ilegal yang tertangkap di perairan Indonesia. "No comment, no comment," kata Susi kepada pers di Benoa, Bali, Rabu (10/1/2018) usai acara pengukuhan nama KRI I Gusti Ngurah Rai oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Susi yang tampak enggan dimintai keterangan terlihat berlari-lari kecil sambil dilindungi oleh dua ajudannya, untuk menghindar dari pertanyaan wartawan. "No comment ya," katanya singkat sambil meninggalkan lokasi upacara. Menteri Susi justru melayani peserta upacara yang mengajak swafoto bersama.

Susi dimintai keterangan untuk menanggapi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut tidak akan ada lagi penenggelaman kapal ikan asing ilegal yang tertangkap di perairan Indonesia pada tahun 2018, karena pemerintah ingin kebijakan diarahkan untuk fokus terhadap upaya peningkatan produksi perikanan dalam negeri.

Anggota Komisi IV DPR Rahmad Handoyo meminta Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti melanjutkan kebijakannya menenggelamkan kapal yang berani mencuri ikan di laut Indonesia meski dilarang Menko Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

“Meskipun tindakan tegas peneggelaman kapal sudah dilakukan selama tiga tahun terakhir ini, pencurian ikan di laut Indonesia masih kerap terjadi. Lalu, apa jadinya kalau penenggelaman kapal yang sudah terbukti menimbulkan efek jera itu sampai dihentikan,” kata Rahmad dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (10/1/2017). 

Menurut politisi F-PDI Perjuangan itu, penenggelaman kapal perlu dilakukan terhadap kapal-kapal asing yang kerap mencuri ikan di laut Indonesia. Pasalnya, aksi pencurian ikan itu sangat merugikan nelayan Indonesia. Menurutnya, aksi penenggelaman kapal yang melakukan pencurian ikan pun sudah sesuai dengan regulasi yang ada.

“Sekali lagi, aksi penenggelaman kapal yang selama ini dilakukan Menteri Susi bisa menimbulkan efek jera. Karena itu, kebijakan itu harus tetap dilanjutkan, bukan malah dihentikan. Jadi kenapa mesti dihentikan,” ujarnya.

Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono menginginkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberi masukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan agar dalam menenggelamkan kapal jangan dilakukan dekat dengan garis pantai.

"Penenggelaman seharusnya boleh dilakukan seperti Australia yang melakukannya di laut dalam. Itu pun juga tidak ditenggelamkan. Penenggelaman kapal yang dilakukan dengan peledakan itu berpotensi mengotori laut dan menimbulkan polusi," sambungnya. 0 BBS