Minggu, 14 Januari 2018

Polemik Mahar Prabowo, La Nyalla Tempuh Jalur Hukum

Ist.
Beritabatavia.com - LA Nyalla Mattalitti akan menempuh jalur hukum terkait pengakuannya dimintai uang mahar politik oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Dalam waktu dekat, Ketua Kadin Jawa Timur itu akan membawa bukti permintaan sejumlah uang, berikut tiga saksi yang ikut dalam penyerahan uang tersebut, ke Mabes Polri.

Penegasan itu disampaikan Bendahara Kampanye La Nyalla, Tubagus Daniel Hidayat, menjawab tantangan Ketua DPP Gerindra Bidang Hukum Habiburokhman. Dalam sebuah diskusi di Jakarta, kemarin.

Tubagus mengatakan pihaknya sepenuhnya menyerahkan kasus ini ke Bawaslu, Panwaslu, Polri, dan KPK. "Kami juga akan menyerahkan bukti rekaman kepada Polri, KPK, dan DPR," ujar Tubagus ketika dihubungi di tempat terpisah, kemarin.

Direktur Perludem Titi Anggraini yang juga hadir dalam acara diskusi itu mengatakan bukan sesuatu yang lazim jika parpol melakukan permintaan mahar pada calon dengan alasan pembiayaan saksi.

Mahar politik dianggap sebagai potensi muara korupsi. Untuk mengembalikan mahar politik itu, pemimpin daerah akan melakukan perselingkuhan dengan oknum-oknum dengan memperdagangkan perizinan, memanfaatkan bansos dan hibah, serta jual beli jabatan atau kedinasan. "Momentum La Nyalla harus dibuktikan pada Polri untuk memberantas mahar politik," kata Titi.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Timur mengirim surat panggilan kepada La Nyalla untuk mengklarifikasi pernyataannya terkait mahar politik. "Bawaslu Jatim sudah melayangkan surat kepada Pak La Nyalla. Kemarin suratnya sudah ada," ujar anggota Bawaslu Rahmat Bagja.

Surat yang dikirim Bawaslu Jatim ke La Nyalla merupakan surat pemanggilan berisi permohonan klarifikasi mengenai mahar politik hingga Rp40 miliar, yang diduga ditagih Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai syarat mendapatkan dukungan dari partai berlambang kepala garuda tersebut untuk maju pada Pilgub Jawa Timur 2018.

Bagja akan meminta bukti dari La Nyalla terkait pernyataannya tentang adanya politik uang dalam pilkada serentak. Ketika tuduhan La Nyalla kepada Prabowo kelak tidak terbukti, mantan Ketua Umum PSSI itu dapat dikenai sanksi mengenai penyebaran berita bohong. "Makanya kami minta kepada Bawaslu Jawa Timur untuk menindaklanjutinya dengan memanggil yang bersangkutan. Jangan sampai buat kegaduhan," ujarnya.

Hasil klarifikasi ini akan dijadikan dasar tindakan selanjutnya. "Kita tunggu dulu perkembangan klarifikasi dari La Nyalla, itu yang menentukan kami akan panggil Pak Prabowo atau tidak," kata Bagja. 0 MIO