Kamis, 18 Januari 2018

Kasus Dugaan Money Loundry Rp19 Triliun Tak Ditangani Serius

Ist.
Beritabatavia.com - Pusat Analisis Anggaran atau Center for Budget Analysis (CBA) mempertanyakan mega kasus transfer senilai Rp19 triliun dari Guernsey, Inggris ke Singapura, tak ada proses kelanjutannya. Hingga kini belum ditangani serius.

"Memang sebagian masyarakat menilai lambannya aparat hukum dalam pengungkapan kasus yang mengelitik rasa keadilan tersebut, bisa semakin meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah khususnya aparat terkait," tandas Direktur CBA Uchok Sky Khadafi dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/01/2018). 

Uchok melanjutkan menjadi tanggung jawab aparat hukum mengusut kasus secara tuntas. Sayangnya, aparat penegak hukum saat ini tak berdaya. "Aparat hukumnya lumpuh, karena transfer itu berkaitan dengan pemerintahan saat ini," lontarnya.

Dijelaskan, rakyat sengaja dialihkan terkait masalah ini. "Jadi yang dilakukan oleh aparat hukum adalah dengan mengalihkan ke kasus-kasus lain, atau kasus hukum lainnya. Jadi masyarakat memang sengaja dialihkan perhatiannya," bebernya.

Di tengah tekanan ekonomi yang semakin tajam akhir-akhir ini, masih ada sebagian kecil masyarakat yang dengan tenangnya melakukan penggembosan terhadap aturan Negara. Hingga terkesan Negara hanya berani gencar mengejar pajak dari pendapatan masyarakat kecil sementara mereka yang seharusnya menyetor ke kas Negara karena memiliki kekayaan luar biasa malah terkesan dibiarkan.

Mintarsih, pengamat masalah sosial menilai apa yang tengah terjadi merupakan embrio atau bibit dari keresahan masyarakat atas kondisi ketimpangan perlakuan Negara terhadap strata sosial yang berbeda. Menilik kasus mega transfer 19 triliun, Mintarsih menduga ada Gap waktu dan kesempatan dalam pengusutan kasus tersebut yang bisa memberi peluang kongkalikong dengan aparat berwenang.

Fungsi pengawasan yang dimiliki masyarakat sebagai stake holder Negara seharusnya digunakan secara maksimal agar tidak terjadi gejolak lebih besar. "Karenanya, ketegasan dalam penegakan hukum tanpa pandang bulu menjadi ukuran sukses atau tidaknya pemerintah di mata masyarakat," sambungnya

Bila pelaku mega transfer Rp 19 triliun tetap dapat fasilitas khusus, lanjut dia, ini mencederai rasa keadilan masyarakat, ketimpangan saat ini akan membesar dan bisa berujung pada kericuhan sosial yang merugikan. Bahkan sebagai pemenuhan rasa keadilan, pihak terkait mau membuka nama-nama pelaku mega transfer itu ke depan publik sebagai sarana klarifikasi, tambahnya.

Diharapkan, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memberi harapan baru penuntasan banyak kasus melibatkan aparat hukum maupun negara. Dan
dugaan keterlibatan kolega konglomerat Indonesia hingga anggota keluarga perusahaan besar mulai perusahaan tambang, transportasi terbesar di Indonesia, mantan pejabat, beberapa tokoh Indonesia lainnya terkait dalam persoalan mega transfer ini diharapkan bisa diurai oleh ketua DPR RI baru.

"Mengingat Bambang Soesatyo selama ini dikenal sebagai salah satu dari Cowboy senayan, sebutan bagi anggota DPR RI yang kritis dan tidak segan untuk bertindak nyata dalam membela kepentingan yang lebih besar," harapnya. 0 ndhyk