Rabu, 24 Januari 2018

100 Hari Kerja, Kebijakan Anies-Sandi Dikritik

Ist.
Beritabatavia.com - Masa pemerintahan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno di Jakarta memasuki 100 hari masa kerja. Berbagai kebijakan yang diterbitkan pada masa itu menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat. Kritikan terhadap capaian Anies dan Sandi dalam 100 hari disampaikan Fraksi PDI Perjuangan di DPRD DKI Jakarta.

Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono mengatakan meski 100 hari masih terlalu singkat untuk menilai suatu pemerintahan mengingat masa jabatan gubernur dan wakil lima tahun, namun masa itu dapat melihat arah kebijakan Anies dan Sandi. “Tapi 100 hari ini tonggak kita melihat arahnya kemana Anies dan Sandi membawa. Belum nampak wajah Jakarta dibawa ke mana?. Tonggaknya belum jelas,” katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jkarta Pusat, Rabu (24/1/2018).

Fraksi PDIP melihat 11 poin kebijakan Anies Sandi dalam 100 hari kerja. Pernyataan Anies saat pidato di Balaikota setelah dilantik Presiden. Anies menyebut kata ‘Pribumi’ yang dinilai Gembong dapat memecah belah persatuan warga. “Tindakan dilakukan secara sadar tetapi tampak konyol dan berpotensi memecah belah rasa senasib sepenanggungan seluruh anak bangsa,” imbuhnya.

Kebijakan kedua, membuka Monumen Nasional (Monas) untuk berbagai kegiatan. Menurut Gembong Monas menjadi trade mark Ibukota negara yang bertujuan mengabadikan kebesaran bangsa Indonesia. Padahal Kawasan Monas,  harus dirawat agar tak kumuh. Membuka menjadi tempat kegiatan umum dengan massa dalam jumlah banyak mengancam keindahan Monas. Dicopotnya pagar taman Monas juga membuat taman rusak.

Kebijakan ketiga, besarnya postur Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP). Gembong mempertanyakan efektivitas dan kinerjanya. “Mekanisme tidak transparan dan profesional  juga menjadi pertanyaan. Dengan jumlah yang banyak fungsi dan peran akan tumpang tindih dengan SKPD,” tandas Gembong.

Kebijakan keempat, Penataan pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang jadi sasaran kritik partai pemilik suara terbanyak di DPRD itu. Dalam penataan PKL Anies dan Sandi harua memperhatikan faktor yang lainnya. “Dengan fasilitas diberikan Anies dan Sandi untuk berjualan di tengah jalan dan menutupnya sangat bertentangan dengan rasa keadilan warga lain. Apalagi itu bertentangan undang-undang dan peraturan yang lain,” ujarnya.

Kebijakan kelima, dibukanya kembali Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat juga dianggap Fraksi PDI Perjuangan adalah kemunduran atara kota Jakarta. Rumah DP 0 persen yang baru diluncurkan disebut Gembong tidak konsisten dan skema yang digunakan tidak transparan. “Peruntukannya pun ternyata untuk warga kelas menengah yang berpenghasilan Rp7 juta perbulan sedangkan UMP Rp3,6 juta. Lalu siapa yang bisa tempati rumah Itu?” tanya Gembong.

Kebijakan Keenam, program integrasi transportasi OK Otrip dipandang PDI Perjuangan dilakukan secara setengah hati. Fraksi PDIP lebih mendukung warga ber KTP DKI Jakarta digratiskan secara keseluruhan dalam mendapatkan layanan transportasi.

Kebijakan ketujuh, Rusunami DP 0 Rupiah yang tergolong pembohongan publik karena pada awalnya dijanjikan pembangunan rumah tapak tapi nyatanya rumah susun (rusun) yang membuat kecewa masyarakat.

Kebijakan Kedelapan program Ok Otrip yang hanya diterapkan setengah hati malah membingungkan masyarakat pengguna angkutan umum.

Kebijakan kesembilan, beroperasinya kembali becak ke jalan Jakarta dianggap tidak perlu. Menurut Gembong sudah ada kendaraan alternatif lain yang sesuai perkembangan kota modern dan megapolitan. “Ada bajaj gas serta transportais yang berbasis aplikasi,” katanya.

Kebijakan kesepuluh, angkah Anies dengan meminta BPN agar HGB pulau reklamasi ditarik kembali menunjukkan ketidakpahaman Anies soal pengelolaan pemerintahan. “HGB itu muncul dari rekomendasi pemerintahan Provinsi DKI. Kalau mau mencabut Anies Sandi harus mengajak duduk bersama DPRD untuk membahas rekomendasi pencabutan,” katanya.

Kebijakan kesebelas, program One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OK OCE) dinilai Gembong tidak konsisten karena pemberian membentuk peserta ternyata bukan dana bergulir melainkan dana dari bank dengan bunga 13 persen.

Selain itu, mengecewakan peserta karena ternyata mereka tidak mendapat bantuan dari pemerintah berupa dana bergulir, melainkan dana dari bank dengan bunga 13 persen,” pungkasnya. 0 EEEE



Berita Terpopuler
Minggu, 21 Oktober 2018