Kamis, 25 Januari 2018

Anggaran Lift Rumah Dinas Gubernur DKI, Ketua DPRD Ngaku Kecolongan

Ist.
Beritabatavia.com -
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, mengungkapkan tidak pernah ikut membahas anggaran pengadaan elevator atau lift untuk rumah dinas gubernur itu bersama dengan pemerintah. Padahal, di samping Ketua DPRD, Prasetio juga merupakan Ketua Badan Anggaran Dewan. “Saya merasa kecolongan saja karena enggak ada pembahasan itu,” kata Prasetio.

Menurut Prasetio, sekecil apa pun rencana pengeluaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk pengadaan lift (rumah dinas gubernur), seharusnya diketahui oleh Badan Anggaran. Penggunaan APBD, dia menambahkan, harus transparan dan akuntabel. “(Ini) bukan uang pribadi, lho,” tutur dia.

Pengadaan elevator untuk rumah dinas gubernur tanpa melalui pembahasan bersama Dewan bisa menjadi “temuan” Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dia pun meminta pemerintah DKI tidak menyeret DPRD jika pengadaan lift itu kelak dianggap bermasalah oleh BPK, sambungnya seperti dilansir laman Tempo.co, Kamis (25/01/2018).

Dilanjutkan, anggaran kegiatan yang lolos dalam APBD tanpa melalui pembahasan bersama Dewan bisa disebut anggaran siluman. Dia berencana meminta penjelasan kepada pemerintah ihwal munculnya pengadaan elevator tersebut.

Berbeda dengan penjelasan Prasetio, Kepala Dinas Cipta Karya DKI, Benni Agus Candra, mengatakan pengadaan lift untuk rumah dinas itu sudah direncanakan sejak jauh-jauh hari. Dia menjelaskan pengadaan elevator itu juga telah dibahas bersama Dewan dengan nama kegiatan renovasi rumah dinas gubernur.

Berdasarkan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Cipta Karya, anggaran lift tertulis sebagai konstruksi landasan lift dengan nilai Rp 750,2 juta. Namun, dalam situs APBD, hanya ada kegiatan pemeliharaan dan penggantian suku cadang lift Gedung Dinas Teknis Jatibaru. “Kami akan cek (ketidaksesuaiannya),” sambungnya.

Sekretaris Daerah DKI Saefullah mengatakan tidak ingat detail pembahasan anggaran elevator rumah dinas itu bersama Badan Anggaran. Saefullah merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI saat menyusun APBD 2018. “Di Banggar (Badan Anggaran) biasanya tidak membahas sampai sedetail itu,” tutur dia. 0 TMP
Berita Terpopuler
Minggu, 21 Oktober 2018