Minggu, 04 Februari 2018

Dewan Kota: Pengawasan Aset DKI Jelek

Ist.
Beritabatavia.com - Maraknya aset Pemprov DKI di Jakarta Barat yang dikuasai pihak ketiga, mengundang Ketua Dewan Kota (Dekot) wilayah ini, Masykur angkat bicara. Pengawasan jelek, buruk oleh jajaran Pemko Jakbar sebagai biang keroknya.

“Gubernur harus tegas menindak anak buahnya yang lalai dalam mengawal aset DKI sehingga diokupasi pihak lain. Kalau perlu pecat saja PNS yang bermasalah tersebut sebagai efek jera bagi yang lain,” kata Masykur, Ketua Dekot Jakbar, Minggu (4/2/2018).

Seperti aset DKI seluas 5,2 hektar di Rawa Buaya, Cengkareng, Jakbar dihuni ratusan warga. Walikota Jakbar, Anas Efendi memerintahkan Kasatpol PP Jakbar, Tamo P Sijabat segera mengamankan aset negara itu seiring cairnya anggaran penertiban Satpol PP 2018.

Masykur berpendapat terkait aset Pemprov DKI yang kenyataannya digunakan untuk kepentingan pribadi seharusnya menjadi target kinerja dan tanggung jawab SKPD hingga kelurahan.

Ia pun menyebutkan penyerobotan aset negara tak hanya terjadi di Rawa Buaya, tapi menyebar di berbagai lokasi. Antara lain di Permata Tegal Alur Kalideres.

Lurah Rawa Buaya, Syakhwan memprediksi sekitar 100 bangunan yang bercokol di lahan DKI di RW 03 dan 04. “Bangunan itu berdiri sejak sebelum saya bertugas sebagai Lurah Rawa Buaya,” ujarnya.

Kepala Bidang Dinas Kehutanan DKI Jakarta, Jaja Suarja menjelaskan lahan 5,2 hektar di Rawa Buaya merupakan aset DKI yang tercatat di BPKAD. Pihaknya sudah mengusulkan anggaran penertiban yang sebelumnya sudah dibahas di Biro Hukum. Rencana Untuk penertiban dan anggarannya dialokasikan di Satpol PP Jakbar.

“Kami berharap lahan negara di Rawa Buaya segera ditertibkan Satpol PP Jakbar, karena kami sudah menganggarkan pemagarannya,” pungkas Jaja. 0 PKO

Berita Terpopuler