Rabu, 14 Februari 2018

ITW Desak Polri Usut Pemotongan Saldo e-Money Jalan Tol

Ist.
Beritabatavia.com - Indonesia Traffic Watch (ITW) menilai pemotongan saldo sebanyak dua kali saat transaksi yang dilakukan hanya satu kali seperti yang beredar di media sosial (medsos) adalah perbuatan tindak pidana pencurian. Ada kecurigaan pengelola jalan tol menggunakan sistim e-money  untuk mencuri uang masyarakat.

Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, mengatakan, komplein warga karena saldo di kartu e-money berkurang dua kali saat  melakukan transaksi di di pintu tol Cililitan, adalah bukti pencurian sebab diambil tanpa persetujuan pemiliknya. Apalagi pihak Jasamarga membantah, tetapi setelah dibuktikan dengan print out dari bank terbukti bahwa pemotongan saldo terjadi dua kali.

Menurut Edison, peristiwa itu tidak boleh dibiarkan, aparat penegak hukum harus melakukan upaya hukum. Sebab, ditenggarai ribuan masyarakat pengguna jalan tol juga mengalami perbuatan serupa.

“Lewat proses hukum akan bisa terungkap, apakah ada kesengajaan untuk mengambil uang warga lewat sistim yang digunakan,” kata Edison.

ITW menuding, Jasamarga jangan merasa kebal hukum. Setelah mengngangkangi UU no 7 tahun 2011 tentang mata uang, sekarang mengambil uang masyarakat tanpa ijin.

Sebelumnya pengelola jalan tol mewajibkan seluruh transaksi pembayaran harus menggunakan sistim e-money. Padahal UU No 7 tahun 2011 mengamanatkan, uang kertas maupun uang logam, merupakan alat pembayaran yang sah.

Bahkan, pasal 23 ayat 1 UU no 7 tahun 2011 ditegaskan bahwa setiap orang dilarang menolak untuk menerima uang rupiah yang pembayarannya dimaksudkan untuk pemenuhan kewajiban di wilayah NKRI, kecuali terdapat keraguan terhadap keaslian rupiah tersebut.

 â€œSistem e-money dapat digunakan, tetapi tidak boleh mewajibkan apalagi menolak apabila pengguna jalan tol melakukan pembayaran dengan uang tunai,” kata Edison Siahaan.

Anehnya, Jasamarga hanya menggunakan peraturan menteri PUPR no 16/PR/2017 sebagai dasar mewajibkan transaksi pembayaran dengan sistim e-money. Meskipun secara jelas sudah melanggar UU No 7 tahun 2011 tentang mata uang. O Iki