Kamis, 15 Februari 2018

Revisi UU MD3 Proteksi Overdosis DPR

Ist.
Beritabatavia.com - Meski menuai reaksi yang pro kontra, tampaknya rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akan tetap mengesahkan revisi  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD3).

Padahal berbagai kalangan menilai, sejumlah pasal kontraversial ada dalam revisi tersebut. Bahkan Ketua Setara Institute, Hendardi, menilai revisi UU MD2 adalah proteksi overdosis bagi DPR sekaligus penyebaran ancaman kriminalisasi terhadap masyarakat.

Menurut Hendardi, UU MD3 untuk mengatur kedudukan lembaga-lembaga perwakilan dalam menjalankan fungsinya sebagai badan representasi warga dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan bangsa, melindungi warga negara, dan turut serta dalam perdamaian dunia. Oleh karena itu, proses revisi UU MD3 juga urusan warga negara dan bukan hanya urusan anggota DPR atau kelompok anggota DPR semata.

Faktanya, tegas Hendardi, proses legislasi yang ekslusif tanpa partisipasi warga ini, telah membuktikan bahwa revisi UU MD3 hanya ditujukan untuk mempertebal proteksi dan memenuhi kepentingan diri anggota DPR. Bahkan, rumusan-rumusan kontroversial yang telah disahkan menjadi norma baru, nyata-nyata tidak disusun atas dasar argumentasi akademik memadai, sehingga menyalahi prinsip rule of law, merusak makna sistem check and balances, dan bertentangan dengan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi.

Setara Institute memastikan, melalui UU MD3, DPR telah menambahkan kekuasaan dirinya sebagai badan legislatif dengan kekuasaan penegakan hukum, bahkan melampaui kewenangan penegak hukum. Sebab, kekuasaan baru DPR tidak boleh dikritik baik pribadi maupun status keanggotaannya sebagai anggota dewan. Sehingga mengikis kewenangan penegak hukum untuk memproses anggota DPR yang bermasalah dengan hukum, memaksa, menyandera, dan memperkarakan pihak-pihak yang tidak memenuhi undangan DPR,  dan bahkan bisa menolak orang yang akan memberikan
keterangan di DPR.

Tidak hanya itu,  DPR juga telah menyulap MKD dari sebelumnya sebagai penegak etik DPR menjadi lembaga pelindung DPR dari proses hukum.

“Revisi UU MD3 adalah proteksi overdosis bagi DPR dan penyebaran ancaman kriminalisasi bagi warga,” tegas Hendardi.

Menurutnya, rumusan UU MD3 menggambarkan betapa revisi UU tersebut penuh kompromistis. Fraksi-fraksi yang berburu kursi tambahan pimpinan tanpa berpikir kritis menyetujui aspirasi sekelompok anggota DPR yang ingin melindungi dirinya di ujung masa jabatan sebagai dewan.

Dia menyesalkan, saat demokrasi Indonesia membutuhkan penguatan partisipasi publik yang disebabkan oleh maraknya korupsi dan menguatnya diskursus kontra demokrasi, DPR justru melakukan blunder politik dengan memperkuat imunitas politiknya melalui revisi UU MD3.

“DPR telah membangun tembok tebal yang semakin menjauhkan lembaga perwakilan dari publik yang diwakili, sekaligus membuka jalan menuju kelembagaan DPR yang lebih koruptif,”katanya.

Dikatakan, UU MD3 menegaskan terjadinya pembusukan politik di lembaga wakil rakyat setelah sebelumnya mereka mengkhianati aspirasi sebagian besar rakyat melalui pembentukan Pansus yang melemahkan dan ingin membubarkan KPK. UU MD3 nyata-nyata mengonfirmasi bahwa salah satu problem serius stagnasi bahkan menurunnya kualitas demokrasi kita adalah kegagalan parlemen dalam mereprentasikan kehendak dan kepentingan rakyat.

Oleh karena itu, Hendardi menyebut, perlawanan masyarakat sipil atas UU MD3 harus semakin  dikonsolidasikan demi menyelamatkan demokrasi Indonesia dari kemunduran besar justru di usianya yang memasuki dua dekade ini. O son