Minggu, 18 Februari 2018

DPR Selundupkan Pasal demi Bentengi Diri dari Kritik

Ist.
Beritabatavia.com - DPR dituding dengan sengaja mengalihkan perhatian publik dalam pengesahan Pasal 122 huruf K Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3) UU MD3. Tudingan itu didasarkan pada perkembangan isu selama ini yang selalu menyangkut penambahan kursi pimpinan di DPR dan bukan pengesahan pasal tersebut.

Demikian diungkapkan peneliti dari Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus dalam diskusi bertajuk Benarkah DPR Gak Mau Dikritik, di Jakarta, kemarin. "Saya justru cenderung melihat ada strategi licik DPR di sini. Selama ini mereka selalu melempar isu ke publik tentang bagi-bagi kursi, tetapi hal yang krusial baru dibuka seminggu sebelum pengesahan," ujarnya.

Karena itu, menurut Lucius, pembahasan isu kontroversial itu dalam waktu singkat merupakan cara DPR mendesain lembaga yang tertutup. Dia menuduh langkah itu sebagai sebuah kesengajaan. "Saya yakin, tidak ada naskah akademik yang didiskusikan di DPR terkait hal ini. Jadi, ini ide atau wangsit yang dilihat baik dan kemudian disepakati," cetusnya.

Lucius menilai DPR sebenarnya tidak ramah terhadap kritikan. Oleh karena itu, UU MD3 didesain menjadi instrumen untuk memperketat bahkan meresmikan sikap antikritik terhadap lembaga itu.

Di kesempatan sama, pengamat hukum tata negara, Andi Irmanputra Sidin, mengatakan revisi UU MD3 dinilai salah sasaran. Pasalnya, legislatif menganggap rakyat sebagai lawan yang mengancam mereka.

Irman yang menjadi kuasa hukum dari Forum Kajian Hukum dan Konstitusi mengatakan kehormatan DPR sebagai institusi rakyat memang harus dilindungi. Namun, jika menganggap rakyat sebagai musuh, hal itu tidak tepat.

"Seharusnya lawan seimbang DPR ialah lembaga lain. Salah sasaran kalau dianggap rakyat yang mencederai," imbuhnya. Menurutnya, UU tersebut telah mencederai kepercayaan rakyat.

Karena itu, dia berharap MK dapat mengeluarkan putusan sebelum pemilihan legislatif agar tidak banyak rakyat yang mengambil sikap abstain atau golput. "Ini mengkhawatirkan, jangan sampai kita memilih wakil rakyat yang nantinya justru bisa menyandera kita."

Di kesempatan sama, anggota Komisi III, Arsul Sani, mengatakan DPR pada intinya terbuka terhadap semua kritikan. Meski demikian, dia mengingatkan agar kritikan yang dilayangkan tidak berisi penghinaan. Untuk itu, dia akan mendorong agar penerjemahan UU MD3 dalam Peraturan DPR tidak menghasilkan persepsi pasal karet. 0 MIO