Rabu, 21 Februari 2018

Presiden Jokowi Minta Calon Hakim Jangan Perjualbelikan Hukum

Ist.
Beritabatavia.com -
Presiden Joko Widodo meminta calon-calon hakim di lingkungan Mahkamah Agung (MA) agar tidak memperjualbelikan hukum di Indonesia. Pasalnya, banyak negara besar melemah dan gagal karena hukum diperjualbelikan sehingga kehilangan kepercayaan masyarakat.

"Jangan sampai hukum bisa diperjualbelikan. Karena bisa meruntuhkan kepercayaan pada institusi-institusi," ujar Jokowi saat memberi pembakalan kepada 1591 calon hakim di Gedung Diklat Litbang Mahkamah Agung di Bogor, Rabu (21/2).

Mantan walikota Solo itu juga menyebut kepastian hukum sebagai kunci bagi pembangunan demokrasi dan ekonomi di Indonesia, serta menciptakan iklim investasi dan industri yang kondusif. "Inilah pentingnya kepastian hukum. Dunia peradilan adalah pilar utama untuk menjadi fondasi bangsa ini. Ini sangat utama," tuturnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meyakini para calon hakim nantinya akan membawa Mahkamah Agung dan seluruh badan peradilan menjadi institusi terpercaya dan menjadi contoh bagi profesi serta lembaga lainnya.

"Pegang betul kejujuran selama menjadi hakim. Jadilah hakim adil, bermartabat, yang memberikan rasa keadilan dan fondasi bagi lompatan-lompatan bangsa Indonesia," katanya.

Dalam laporan Komisi Yudisial 2017 yang diterima CNNIndonesia.com, sepanjang tahun lalu ada 1473 aduan masyarakat atas adanya pelanggaran etik seperti manipulasi putusan, gratifikasi/suap, narkoba, hingga perselingkuhan/pelecehan seksual.

Perkara 23 hakim dan lima pejabat juga terpublikasi media, seperti Sudiwardono (KPT Manado) yang diduga menerima suap Rp633 juta sementara Dewi Suryana (Hakim Tipikor PN Bengkulu) diduga menerima Rp40 juta untuk meringankan putusan perkara korupsi.

Kepala negara juga mengingatkan para calon hakim bahwa masyarakat Indonesia semakin lama semakin kritis terhadap kinerja aparatur negara dan tak segan menyampaikan kritik melalui media sosial. "Kesalahan sedikit oleh aparatur negara akan cepat viral di media sosial. Ini yang harus cepat diantisipasi," ucap Jokowi.

Jokowi menuturkan, perubahan penyampaian kritik ini karena dunia berubah begitu cepat. Ia juga menyebut era digitalisasi dan perkembangan teknologi memengaruhi seluruh sektor kehidupan dan pemerintahan.

Presiden kembali berpesan kepada 1.591 CPNS dan calon hakim di lingkungan MA untuk berpegang teguh pada kejujuran dan sumpah jabatan. Sehingga, para CPNS dan calon hakim bisa memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. "Jadilah hakim adil, bermartabat, hakim yang memberikan rasa keadilan dan pondasi bagi lompatan-lompatan bangsa Indonesia," tandas dia. 0 DAY