Rabu, 28 Maret 2018

Presiden Jokowi Kritik Tumpukan Dokumen Kepabeanan Sangat Kuno

Ist.
Beritabatavia.com -
Presiden Joko Widodo kritik tumpukan dokumen kepabeanan yang diisi secara manual saat ini sudah tampak sangat  kuno sekali. Proses perizinan dengan kertas yang bertumpuk-tumpuk cenderung membuat orang pusing. Cara seperti ini harus diubah dan segera beralih ke online.

"Sangat kuno sekali begitu kita isi dokumen kepabeanan, sangat kuno sekali untuk isi dokumen bertumpuk-tumpuk. Kuno sekali," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam acara Silaturahmi Presiden dengan pengguna fasilitas kepabeanan dan peluncuran perizinan online dilaksanakan di PT Samick Indonesia di Desa Cileungsi Kidul, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Rabu (28/3/2018)

Diceritakan tentang kisahnya yang pernah mengurus surat izin usaha perusahaan dahulu yang perlu waktu sampai bertahun-tahun padahal semestinya hal itu bisa selesai hanya dalam dua menit. "Masih banyak hal besar yang mesti kita lakukan untuk memperbaiki negara ini. Sudah nggak zaman urus izin ke sana kemari terus isi berpuluh-puluh kertas. Ini sudah bukan zamannya sekarang," katanya.

Saat ini, lanjut kepala negara, semuanya hidup di era modern yang semua ingin serba singkat serba cepat dan serba online. "Sudah saatnya kita bawa proses perizinan ke era modern, singkat cepat online," katanya.

Presiden meminta agar izin kepabeanan atau dokumen kepabeanan dipangkas sebanyak-banyaknya sehingga pengurusan menjadi lebih singkat dan tidak melalui proses yang panjang.

Selain Peluncuran perizinan online, Presiden juga menyosialisasikan mengenai aturan baru soal percepatan perizinan kepabeanan dan cukai dalam rangka kemudahan berusaha kepada 1.425 perusahaan yang hadir.

Percepatan perizinan kepabeanan dan cukai dalam rangka kemudahan berusaha sudah dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dengan fokus untuk mendorong kemudahan berinvestasi dan ekspor.

Ada empat ruang lingkup yang diatur untuk mempercepat perizinan kepabeanan dan cukai. Pertama registrasi kepabeanan dipermudah dari sisi persyaratan, waktu dan lainnnya.

Di sisi lain, perbaikan juga dilakukan pada tempat penimbunan berikat (TPB) disediakan fasilitas penangguhan bea masuk. Selain itu tidak ada pungutan pajak dalam rangka impor (PDRI) untuk pelaku usaha dalam rangka kegiatan tertentu di kawasan berikat, pusat logistik berikat dan lain-lain.

Pemerintah juga menyediakan kemudahan impor untuk produksi berorientasi ekspor (KITE) yakni fasilitas pembebasan atau pengembalian bea masuk atau impor barang dan bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk di ekspor.

Keempat yaitu untuk nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC) dimana izin untuk menjalankan kegiatan sebagai pengusaha pabrik, pengusaha tempat penyimpanan barang kena cukai, penyalur atau pengusaha tempat. 0 RLS


Berita Terpopuler