Rabu, 28 Maret 2018

SETARA Institute Minta Hakim MK Selamatkan Integritas Mahkamah Konstitusi

Ist.
Beritabatavia.com - Setara Institute menilai,  terpilihnya kembali Arief Hidayat sebagai hakim Mahkamah Konstitusi (MK) oleh DPR RI adalah cacat secara etika.

Peneliti senior Setara Institute, Ismail Hasani mengatakan, Arief Hidayat dua kali mendapat sanksi ringan akibat pelanggaran etika hakim. Sehingga posisinya sebagai ketua MK sempat menuai kontroversi yang berkepanjangan. Tidak hanya itu, Arief Hidayat juga saat ini sedang menjalani proses  pengaduan etik lanjutan yang dilaporkan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI).

Menurut Ismail Hasani yang juga pengajar Hukum Tata Negara UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dalam  prosesi pengambilan sumpah pada Selasa (23/3), Presiden Jokowi secara implisit mengakui kontroversi itu. Namun, Presiden menegaskan bahwa itu bukan domain kewenangan dirinya sebagai Presiden. 

Ismail menjelaskan, rencananya MK akan melakukan Rapat Permusyawaratan Hakim untuk memutuskan perihal Ketua MK. Secara de jure, masa jabatan Arief sebagai hakim dan sebagai Ketua MK akan habis pada 1 April 2018. Karena jabatan ketua MK itu melekat pada jabatan hakim, maka per 1 April jabatan ketua pun tidak lagi disandang Arief, meskipun per 28 Maret 2018 Arief telah diambil sumpah untuk jabatan hakim 5 tahun ke depan.

Setara Institute mengetuk hati para hakim konstitusi untuk memastikan integritas kelembagaan MK tetap terjaga dengan tidak menyepakati langkah-langkah kontroversial terkait posisi Arief Hidayat.

“Berhentilah berpolitik dalam faksi-faksi yang tidak produktif dan hanya membuat integritas kelembagaan dan kualitas putusan MK menurun,” kata Ismail Hasani, Rabu (28/3).

Menurutnya, upaya itu dapat dilakukan dengan memberikan  kesempatan pada Arief Hidayat untuk menyelesaikan jabatannya sebagai Ketua MK hingga 1 April 2018. Kemudian tidak menyepakati desain rencana pengangkatan kembali Arief Hidayat sebagai Ketua MK, karena itu melanggar UU. Ketua MK hanya boleh menjabat 2 kali, yang artinya seorang hakim hanya dibolehkan menduduki dua kali masa jabatan tanpa harus menuntaskan masa jabatan yang ditetapkannya.

Serta tidak melakukan permufakatan yang tidak etis dengan melakukan “aklamasi “ yang didesain untuk memuluskan obsesi Arief kembali menjadi Ketua MK.
 
“Memilih Ketua MK yang memiliki integritas moral dan etis tinggi adalah kebutuhan nyata bagi MK dan bagi kehidupan berkonstitusi kita,” tegas Ismail Hasani.

Dia mengungkapkan, pada periode kepemimpinan Arief Hidayat, selain kualitas putusan yang melemah, tingkat politicking pada putusan-putusan MK juga meningkat. Hal tersebut tercermin dari banyaknya dissenting opinion pada putusan-putusan yang dihasilkan MK. Meskipun dissenting opinion dimungkinkan dan sah secara hukum, tetapi secara politik dapat dibaca sebagai cerminan konfigurasi afiliasi politik para hakim MK.

“Tugas utama hakim konstitusi adalah menegakkan keadilan konstitusional bukan menegakkan keadilan berdasarkan selera politik kelompok-kelompok masyarakat tertentu,” ujarnya.

Ismail mengingatkan, keadilan konstitusional adalah keadilan yang hanya didasarkan pada norma-norma konstitusi bukan pada aspirasi kerumunan massa dan kehendak-kehendak para politisi. O son


Berita Terpopuler