Selasa, 03 April 2018

Mangkir, Zumi Zola Kembali Dipanggil KPK

Ist.
Beritabatavia.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) batal memeriksa Gubernur Jambi Zumi Zola, Senin (2/4/2018). Jika hadir, Zumi yang bakal diperiksa sebagai tersangka untuk pertama kalinya bisa langsung ditahan KPK.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah memastikan pihaknya akan menjadwal ulang pemeriksaan terhadap Zumi. "Kami akan panggil kembali ZZ sebagai tersangka dalam waktu dekat. Kemungkinan minggu depan," katanya kepada wartawan, Selasa (3/4/2018).

Ketidakhadirannya kemarin, Febri mendapat laporan surat panggilan dilayangkan ke Zumi tidak sampai atau tidak diterima. Surat panggilan pemeriksaan untuk Zumi dalam kasus dugaan penerimaan gartifikasi terkait sejumlah proyek di Dinas PUPR Jambi dilayangkan secara layak. "KPK sudah mengirimkan surat 28 Maret 2018 lalu ke rumah dinas yang bersangkutan dan sudah ada yang menerima disana," ungkapnya.

Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 2 Februari 2018, KPK belum melakukan penahanan. Zumi Zola sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka bersama Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi Arfan terkait kasus suap senilai Rp 6 miliar.

KPK menetapkan Gubernur Jambi Zumi Zola sebagai tersangka karena menerima gratifikasi dengan jumlah total Rp6 miliar. Dia dan Arfan, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahaan Rakyat Provinsi Jambi, diduga secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menerima hadiah terkait berbagai proyek di lingkungan Pemprov Jambi.

Penetapan status tersangka ini merupakan pengembangan dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK akhir November 2017 dan menetapkan empat orang sebagai tersangka termasuk Arfan.

Keempat tersangka: Supriyono, Anggota DPRD Provinsi Jambi sekaligus anggota Badan Anggaran; Saipudin, Asisten III Sekretaris Daerah Jambi; Arfan, Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Jambi; serta Erwan Malik, Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Jambi.

Supriyono sebagai penerima suap dijerat dengan Pasal12 huruf a atau b atau Pasal 11 Undang-undang (UU) No. 31/1999 sebagai mana diperbaharui dalam UU No.20/2001 sementara tiga tersangka lainnya yang bertindak sebagai pemberi dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 a atau b atau Pasal 13 UU yang sama juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1.

Dalam OTT ini KPK mengamankan total uang Rp4,7 miliar yang diduga bersumber dari para pengusaha rekanan pemerintah daerah. Uang suap yang diberikan tersebut bertujuan agar para anggota DPRD hadir dalam rapat paripurna pengesahan RAPBD 2018. Pasalnya, sempat beredar kabar sebagian anggota berencana tidak menghadiri rapat tersebut karena ketiadaan uang pelicin yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Untuk memuluskan pengesahan tersebut, terjadi kesepakatan antara anggota DPRD dan pihak eksekutif tentang penyerahan uang yang sering diistilahkan sebagai uang ketok dengan kode undangan. 0 DAY


Berita Terpopuler