Kamis, 12 April 2018

Sawit RI Ditolak Uni Eropa, Wapres JK Geregetan

Ist.
Beritabatavia.com -
Wakil Presiden Jusuf Kalla geregetan lantaran sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) dan produk turunannya produksi Indonesia ditolak Uni Eropa. JK mengingatkan Eropa agar tidak diskriminatif terhadap komoditas ekspor dari Indonesia.

"Jangan memperlakukan diskriminatif karena kita juga bisa mengambil kebijakan yang sama. Kita peringatkan kepada Eropa bahwa kita membeli banyak, kita termasuk pembeli terbesar mereka. Airbus contohnya, (dibeli) oleh Garuda, Lion Air dan lain-lain," kata Kalla di Jakarta, Kamis (12/4/2018).

Kalla mengatakan, pemerintah Indonesia bisa saja menghentikan impor dari negara-negara Uni Eropa, apabila minyak sawit mentah Indonesia serta produk turunannya tetap dilarang masuk. Namun sejauh ini, pemerintah Indonesia masih menahan diri dan terus mengupayakan negosiasi. Agar kerja sama dagang dengan Uni Eropa tetap berjalan baik. "Ya kita negosiasi karena kita ada pertemuan antara Indonesia dengan Uni Eropa, perjanjian free trade," tambahnya.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, berniat membentuk tim perunding terkait kebijakan impor minyak kelapa sawit mentah di Eropa. Pemerintah Indonesia juga akan mengajak Malaysia untuk melakukan perundingan karena Negeri Jiran juga termasuk produsen kelapa sawit terbesar selain Indonesia yang terdampak kebijakan ketat Eropa.

"Saya laporkan kepada Pak Wapres bahwa kalau Eropa masih bersikeras, saya minta ijin sebagai tim perunding. Dan Indonesia harus bersama dengan Malaysia untuk itu, sebagai dua negara produsen terbesar di dunia," kata Enggar.

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengutus Duta Besar Indonesia untuk Malaysia Rusdi Kirana untuk berbicara dengan pemerintah Malaysia.

Parlemen Uni Eropa berencana melarang penggunaan minyak kelapa sawit mentah di negara-negara anggotanya karena dianggap tidak ramah lingkungan. Parlemen Uni Eropa menyatakan akan memberlakukan bebas kelapa sawit secara keseluruhan pada 202, dengan disepakatinya rancangan undang-undang energi terbarukan.

Penerapan kebijakan itu akan mempengaruhi kegiatan ekspor minyak kelapa sawit mentah dan produk turunannya, salah satu komoditas ekspor utama Indonesia. 0 INI
Berita Terpopuler