Selasa, 17 April 2018

Manager PLN Bandengan Langgar Keputusan Direksi

Ist.
Beritabatavia.com - Manager PT PLN Distribusi Jakarta Raya area Bandengan, Vick Nawan, diduga melanggar keputusan Direksi PT PLN (Persero) nomor 088-Z.P/DIR/2016  tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang juga mengatur pengajuan keberatan sanksi P2TL.

Sebab, berdasarkan keputusan Direksi PLN nomor 088-Z.P/DIR/2016  pelanggan dapat mengajukan keberatan atas penetapan pengenaan sanksi P2TL kepada General Manager Distribusi/Wilayah atau Manajer APJ/Area/Cabang unit PLN yang menerbitkan sanksi dimaksud dengan disertai alasan-alasan dan bukti-bukti.

Surat keberatan yang diajukan pelanggan kemudian dianalisa dan evaluasi oleh tim yang dibentuk oleh General Manager Distribusi/Wilayah untuk tingkat Distribusi/Wilayah dan oleh Manajer APJ/Area/Cabang untuk tingkat Cabang/APJ/Area. Disebutkan, keanggotan tim minimal 5 orang jumlahnya harus ganjil yang terdiri dari unsur teknik, niaga /Pelayanan Pelanggan,Administrasi dan Kepegawaian dan wakil  Pemerintah di Bidang Ketenagalistrikan.

Sayangnya, kata Edison Siahaan sebagai kuasa pelanggan yang merasa dijadikan korban operasi P2TL pada 12 Maret 2018 di Sunter, Jakarta Utara, Manager PLN area Bandengan melanggar aturan yang dibuat Direksi PLN.

Menurut Edison, surat keberatan dan permohonan yang diajukan pada 9 April 2018 justru dibalas dengan surat peringatan oleh Manager PLN Distribusi Jakarta Raya area Bandengan. Seperti yang tertuang dalam surat  bernomor 1032/Dis.00.03/A.BDG/2018 perihal penyelesaian TS P2TL (surat peringatan) yang ditanda tangani Manager PLN Distribusi Jakarta Raya area Bandengan Vick Nawen, tertanggal 12 April 2018.

“Kami mengajukan keberatan dan permohonan, tetapi dibalas dengan surat peringatan dan memaksa kami untuk membayar denda sebesar Rp 99.392.718, yang sejujurnya tuduhan atau temuan P2TL itu tidak kami ketahui dan bukan perbuatan kami,” kata Edison, Selasa (16/4).

Dia menjelaskan, peristiwa itu bermula, setelah PLN menyetujui perubahan daya dari 5.500 VA menjadi 11.000 VA pada Januari 2018 lalu. Kemudian pada Senin 12 Maret 2018 petugas PLN memberikan surat berita acara pemasangan Alat Pembatas dan Pengukur (APP) dan penyegelan serta berita acara hasil pemeriksaan penertiban pemakaian tenaga listrik (P2TL) Instalasi/sambungan Listrik 1 Fasa serta  surat kondisi APP sebelum dan sesudah diperiksa.

Selanjutnya pada Senin 23 Maret 2018, pelanggan menerima hasil pemeriksaan APP dengan temuan adanya perbuatan yang menghambat putaran pemakaian yang ditemukan di dalam meteran yang disita oleh petugas P2TL.

Terkait peristiwa tersebut, pada Senin 26 Maret 2018 pelanggan bertemu dengan Bapak Eko dan Bapak Anton di kantor PLN Distribusi Jakarta Raya Area Bandengan. Setelah mendapat penjelasan terkait hasil pemeriksaan atas temuan petugas P2TL. Pelanggan juga  menjelaskan tidak mengetahui apalagi melakukan perbuatan sesuai dengan hasil pemeriksaan APP.

Kedua karyawan PLN itu  mengaku tidak memiliki kewenangan untuk merespon keberatan yang diajukan pelanggan. Justru memberikan rumus perhitungan biaya denda yang sangat memberatkan. Karena perhitungan didasarkan tarif 11.000 VA padahal baru ditetapkan sejak Januari 2018.  Sementara Humas PLN Agus Trimukti mengatakan, terkait P2TL kewenangannya sepenuhnya diserahkan ke unit pelaksana.

Pelanggan merasa dijadikan korban dan harus bertanggungjawab atas perbuatan yang tidak dilakukan. Ditambah ancaman pemutusan jaringaan listrik, membuat  pelanggan tak punya pilihan kecuali taat pada vonis yang dijatuhkan hakim ala PLN. Pelanggan tak berdaya dijadikan sebagai pesakitan yang harus tunduk pada hasil yang dikeluarkan PLN. Akhirnya pelanggan bersedia bertanggungjawab dengan memohon kebijakan agar PLN menggunakan rumus perhitungan denda sesuai berdasarkan tarif daya 5.500 VA. Karena daya 11.000 VA baru berlaku pada Januari 2018.

“Dua bulan setelah mengajukan kenaikan daya dari 5.500 VA menjadi 11.000 VA, petugas PLN melakukan pemeriksaan. Kami dipaksa menerima vonis hakim ala PLN yang sekaligus bertindak seperti penyidik dan penuntut umum, jika tidak ancamannya pemutusan listrik,” kata Edison.

Berharap ada perhatian atas peristiwa yang terjadi,   Edison Siahaan sebagai kuasa pelanggan  mengirimkan surat kepada  Manager PLN Distribusi Jakarta Area Bandengan pada tanggal 9 April 2018. Surat itu menjelaskan perihal keberatan atas hasil pemeriksaan P2TL pada 23 Maret 2018. Serta meminta pertimbangan atas niat baik pelanggan yang bersedia bertanggungjawab meskipun tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan. Untuk itu pelanggan memohon adanya perubahan rumus denda dengan menggunakan 5.500 VA.

Seharusnya, kata Edison, Manager PLN Distribusi Jakarta Raya area Bandengan, Vick Nawen membalas surat keberatan pelanggan setelah lebih dulu membentuk tim untuk melakukan analisa dan evaluasi seperti yang diatur dalam keputusan Direksi PLN nomor 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang juga mengatur pengajuan keberatan sanksi P2TL.

Edison mengingatkan agar PLN menyiapkan alat atau lembaga pembanding untuk memastikan kebenaran hasil pemeriksaan yang dilakukan P2TL. Kemudian, mempertanyakan dasar hukum yang digunakan untuk menghitung jumlah denda pelanggaran.
“Petugas P2TL tidak boleh bertindak sebagai penyidik dan penuntut umum sekaligus menjadi hakim,” katanya. O son

Berita Terpopuler