Rabu, 18 April 2018

Pelanggan PLN Merasa Diteror, DPR Bungkam

Ist.
Beritabatavia.com - Keputusannya mutlak, kehadiran petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) dinilai seperti teror menakutkan bagi pelanggan PLN. Pelanggan dipaksa harus bertanggungjawab atas perbuatan yang tidak dilakukannya, dan wajib membayar denda hingga ratusan juta rupiah.
 
Hebatnya, posisi petugas P2TL seperti penyidik, penuntut umum dan hakim yang menentukan kesalahan dan menetapkan jumlah denda  yang wajib dibayar pelanggan. Jumlah pelanggan di berbagai daerah yang merasa dijadikan korban P2TL terus bertambah.

Ironisnya, wakil rakyat di Senayan bungkam. Bahkan sepanjang 2017, rapat kerja Komisi VII DPR RI dengan PLN nyaris tidak membahas  keluhan dan keresahan pelanggan PLN  yang merasa menjadi korban P2TL. Padahal, keluhan dan keresahan pelanggan PLN terkait P2TL sudah lama dan banyak bersiliweran diberbagai media cetak maupun internet.

Seharusnya Komisi VII DPR RI belajar dari wakil rakyat di Komisi A DPRD kota Medan. Wakil rakyat kota Medan cepat  merespon dan menyuarakan kegelisahan yang dialami masyarakat. Anggota Komisi A DPRD kota Medan mempertanyakan dasar hukum P2TL yang suka main hakim sendiri dan meresahkan sebagian pelanggan PLN di kota Medan. Terlebih lagi petugas P2TL sebagian besar outsourching yang terkadang tidak didampingi aparat keamanan.

Petugas P2TL itu datang langsung mencopot meteran dan dibawa ke  laboratorium PLN untuk memeriksa jenis pelanggaran yang dilakukan. Kemudian langsung menetapkan jumlah denda yang harus segera dibayar. Jika tidak ingin   sambungan listriknya segera diputus.
 
Berbagai keluhan menyebutkan, petugas P2TL cenderung melakukan operasi di wilayah tertentu. Seperti yang dituturkan seorang pelanggan  di wilayah Sunter, Jakarta Utara. Dia mengaku, sejumlah pelanggan disekitar tempat tinggalnya juga menjadi korban P2TL. Dikatakan, kedatangan petugas P2TL biasanya setelah pelanggan melakukan renovasi rumah dan mengajukan kenaikan daya listriknya.

Peristiwa serupa juga dialami Hermawan Petra di wilayah Cengkareng yang hingga saat ini terus berjuang untuk mendapatkan keadilan. Bahkan Hermawan mengajak seluruh masyarakat untuk melawan kesewenang-wenangan PLN.
 
Sementara Humas PLN, Agus Trimukti, mengatakan bahwa kewenangan penyelesaian terkait P2TL sepenuhnya diserahkan ke unit pelaksana.
 
Peristiwa paling anyer disampaikan Edison Siahaan, sebagai kuasa seorang pelanggan yang ketiban masalah dengan P2TL di Sunter, Jakarta Utara, pada 12 Maret 2018 lalu. Menurutnya, kewenangan perusahaan Negara yang mendominasi listrik itu luar biasa dahsyatnya. Melakukan operasi, memeriksa lalu menjatuhkan sanksi dan menetapkan jumlah denda yang hanya berdasarkan keputusaan direksi PLN.

Edison menjelaskan, malapetaka yang menimpa pelanggan bermula setelah PLN menyetujui perubahan daya dari 5.500 VA menjadi 11.000 VA pada Januari 2018 lalu. Kemudian pada Senin 12 Maret 2018 petugas P2TL datang untuk melakukan pemasangan Alat Pembatas dan Pengukur (APP) yang baru. Saat itu juga petugas P2TL menyerahkan surat berita acara tentang instalasi/sambungan Listrik 1 Fasa serta  surat kondisi APP sebelum dan sesudah diperiksa.

Selanjutnya pada Jumat  23 Maret 2018, pelanggan menerima hasil pemeriksaan APP dengan temuan adanya perbuatan yang menghambat putaran pemakaian yang ditemukan di dalam meteran yang disita oleh petugas P2TL.

Lalu untuk klarifikasi, pada Senin 26 Maret 2018 pelanggan bertemu dengan Bapak Eko dan Anton di kantor PLN Distribusi Jakarta Raya Area Bandengan. Setelah mendapat penjelasan terkait hasil pemeriksaan atas temuan petugas P2TL. Pelanggan juga  menjelaskan tidak mengetahui apalagi melakukan perbuatan sesuai dengan hasil pemeriksaan APP.

Tetapi kedua petinggi PLN area Bandengan itu  mengaku tidak memiliki kewenangan untuk merespon keberatan yang diajukan pelanggan. Justru memberikan rumus perhitungan biaya denda yang sangat memberatkan. Karena perhitungan didasarkan tarif 11.000 VA dengan jumlah total Rp 99.392.718. Pelanggan tidak  mendapat informasi dasar yang digunakan untuk  penetapan jumlah denda yang dikenakan.

Sementara proses penyelesaian masih berjalan, petugas PLN beberapa kali datang dan mengancam akan memutus aliran listrik.Dalam kondisi tak berdaya, karena dipaksa bertanggungjawab atas perbuatan yang tidak dilakukan. Pelanggan menemukan aturan keputusan Direksi PLN nomor  088-Z.P/DIR/2016 tentang P2TL dan tata cara pengajuan keberatan pelanggan atas hasil P2TL.

Dalam surat keputusan itu disebutkan,   pelanggan dapat mengajukan keberatan atas penetapan pengenaan sanksi P2TL kepada General Manager Distribusi/Wilayah atau Manajer APJ/Area/Cabang unit PLN yang menerbitkan sanksi dimaksud dengan disertai alasan-alasan dan bukti-bukti.

Surat keberatan yang diajukan pelanggan kemudian dianalisa dan evaluasi oleh tim yang dibentuk oleh General Manager Distribusi/Wilayah untuk tingkat Distribusi/Wilayah dan oleh Manajer APJ/Area/Cabang untuk tingkat Cabang/APJ/Area. Disebutkan, keanggotan tim minimal 5 orang jumlahnya harus ganjil yang terdiri dari unsur teknik, niaga /Pelayanan Pelanggan,Administrasi dan Kepegawaian dan wakil  Pemerintah di Bidang Ketenagalistrikan.

Berdasarkan itulah, kata Edison Siahaan, pihaknya mengajukan surat keberatan dan permohonan kepada Manager PLN Distribusi Jakarta Raya area Bandengan pada 9 April 2018. Surat itu memuat keberatan, karena pelanggan merasa dijadikan korban untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang tidak dilakukan. Apalagi rumah tersebut baru dibeli beberapa tahun lalu dari pemilik pertama . Kemudian mengajukan kenaikan daya dari 5.500 VA menjadi 11.000 VA pada Januari 2018.

Tetapi pelanggan tidak memiliki pilihan kecuali taat pada vonis yang dijatuhkan hakim ala PLN. Dalam posisi  tak berdaya akibat ancaman pemutusan aliran listrik, pelanggan akhirnya bersedia bertanggungjawab dengan memohon kebijakan agar PLN menggunakan rumus perhitungan denda berdasarkan tarif daya 5.500 VA yang baru berubah daya menjadi 11.000 VA  pada  pada Januari 2018.

Tapi pelanggan kecewa, karena surat tertanggal 9 April 2018 mendapat jawaban dengan surat peringatan yang bernomor 1032/Dis.00.03/A.BDG/2018 perihal penyelesaian TS P2TL (surat peringatan) yang ditanda tangani Manager PLN Distribusi Jakarta Raya area Bandengan Vick Nawen, tertanggal 12 April 2018.

“Kami mengajukan keberatan dan permohonan, dijawab cepat tetapi dengan surat peringatan dan memaksa kami untuk membayar denda sebesar Rp 99.392.718, yang sejujurnya tuduhan atau temuan P2TL itu tidak kami ketahui dan bukan perbuatan kami,” kata Edison, Rabu (18/4).

Seharusnya, kata Edison, sesuai keputusan Direksi PLN nomor 088-Z.P/DIR/2016, surat jawaban Vick Nawen adalah berdasarkan hasil analisa dan evaluasi tim keberatan yang dibentuk. “ Bukan langsung menyodorkan surat pengakuan hutang dan kesanggupan pelanggan melunasinya, disertai ancaman pemutusan aliran listrik pelanggan,” tegasnya.  O son