Rabu, 18 April 2018

PWI Desak Penyegaran Pimpinan Dewan Pers

Ist.
Beritabatavia.com - Pemikiran dan upaya untuk melakukan perubahan tanggal,bulan dan tahun Hari Pers Nasional (HPN) oleh Dewan Pers berbuntut panjang. Selain menolak perubahan, sejumlah pengurus Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) daerah mendesak agar segera dilakukan penyegaran kepengurusan Dewan Pers. 

Penolakan terhadap pergantian HPN disampaikan ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Bali, IGMB Dwikora Putra dan sekretarisnya Emanuel Dewata Oja, melalui siaran pers Selasa (17/4) malam.

"Kami pengurus dan segenap anggota PWI Provinsi Bali menilai bahwa Dewan Pers telah membuka peluang untuk dilakukan perubahan tanggal peringatan Hari Pers Nasional," tegas Dwikora Putra.

Sikap Dewan Pers untuk mengubah tanggal dan bulan peringatan melalui rapat Dewan Pers, Rabu, 18 April 2018 di Jakarta, patut dinilai sebagai tindakan ceroboh sekaligus pengkhianatan terhadap sejarah kelahiran organisasi pers di Tanah Air.

Maka siapa pun yang terlibat dalam gerakan tersebut telah menunjukkan iktikad buruk yang harus dilawan oleh seluruh kekuatan pers nasional.

Peristiwa kelahiran PWI pada 9 Februari patut dilestarikan sebagai sejarah lahirnya pers nasional di tengah bara heroisme dalam kancah melawan penjajahan dari bumi Indonesia. 

Sikap tegas menolak perubahan HPN juga bergulir dari PWI Jawa Tengah. Pengurus PWI Jawa Tengah menilai inisiasi, pemikiran dan langkah Dewan Pers untuk merubah HPN sebagai tindakan "makar" terhadap sejarah, yang berpotensi menimbulkan kegaduhan dan perpecahan antar wartawan dan organisasi kewartawanan.

Ketua PWI Jawa Tengah Amir Machmud NS dan sekretaris Isdiyanto Isman pada Rabu (18/4) menyatakan lima butir pernyataan :

1.Menolak keras inisiasi Dewan Pers yang tanpa argumentasi kuat akan mengubah tanggal dan bulan peringatan HPN dari 9 Februari sebagaimana Keputusan Presiden RI Nomor 5 Tahun 1985, tanggal 23 Januari 1985 menjadi 23 September. Bagi kami, HPN pada 9 Februari merupakan harga mati.

2. Mendesak Dewan Pers untuk belajar sejarah tentang kelahiran pers nasional agar tidak bertindak ceroboh dan menjunjung tinggi fakta HPN diperingati pada 9 Februari. 

3. Mendesak Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) agar menolak inisiasi tersebut, karena berpotensi membahayakan persatuan dan kesatuan pers nasional.

4. Mendesak Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Pengurus PWI Provinsi se-Indonesia serta masyarakat pers untuk menyatakan MOSI TIDAK PERCAYA terhadap Yoseph Adi Prasetyo, dan selanjutnya ditempuh langkah-langkah penyegaran kepemimpinan di Dewan Pers.

5. Mendesak agar Pengurus Pusat Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) untuk memperjuangkan proporsi keterwakilan organisasi yang menjadi konstituen Dewan Pers berdasarkan fakta jumlah anggota. O son