Jumat, 20 April 2018

YLKI : P2TL Bukan Alat Menambah Pendapatan PLN & Petugas Dilapangan

Ist.
Beritabatavia.com - Keputusan petugas Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) yang mutlak dan tidak dapat diganggu gugat, memicu kekecewaan dan keresahan pelanggan. Meskipun tidak melakukan perbuatan yang dituduhkan, tapi pelanggan tidak mendapat kesempatan untuk mengajukan keberatan.
 
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)mengingatkan agar P2TL jangan dijadikan alat untuk memenuhi target pendapatan PLN maupun petugas dilapangan.Perusahaan Listrik Negara (PLN) itu juga diminta agar lebih fokus pada upaya edukasi dan pencegahan, supaya pelanggan PLN tidak menjadi sasaran P2TL. Bukan justru membiarkan kemudian disasar petugas P2TL.Sebab masih ada petugas yang diduga melakukan pelanggaran atau tuduhan yang tidak jelas, bahkan mengada ada kepada pelanggan.
 
Terkait pelanggan yang merasa tidak berbuat, tetapi dituduh melakukan pelanggaran, namun tidak diberikan kesempatan membela diri.
 
Ketua harian YLKI, Tulus Abadi, mengatakan, PLN harus bisa membuktikan secara hukum setiap pelanggaran yang dituduhkan kepada konsumen. Serta memberikan kesempatan bagi konsumen untuk banding dan menyampaikan keberatannya dengan kasus P2TL.

“ P2TL jangan dijadikan alat untuk mendapatkan tambahan pemasukan PLN maupun petugas dilapangan,” kata Tulus Abadi, saat dihubungi, Jumat (20/4).

Sementara ketua bidang pengaduan YLKI, Abdul Basith, mengatakan, pihaknya banyak menerima pengaduan dari masyarakat terkait operasi P2TL. Bahkan, sebagian pelanggan sudah menyampaikan penyelesaiannya lewat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
 
“ YLKI berharap PLN bisa menerima masa tunggu penyelesaian sengketa diputus oleh BPSK, atau lembaga lain, barulah sanksi tersebut bisa dimulai.” Kata Abdul Basith, saat dihubungi, Jumat (20/4).

Menurutnya, selain pengaduan soal tuduhan pelanggaran dan penetapan sanksi atau denda yang diputuskan sepihak oleh PLN. YLKI juga menerima keluhan masyarakat terkait petugas P2TL yang diduga melakukan pelanggaran atau tuduhan yang tidak jelas bahkan mengada-ada. YLKI menyarankan kepada masyarakat khususnya pelanggan PLN agar segera melaporkan ke petugas penegak hukum atau ke majelis BPSK bila ada petugas P2TL yang nakal .

“ Kami minta masyarakat segera melaporkan ke kepolisian atau majelis BPSK, apabila ada petugas yang diduga melakukan pelanggaran atau tuduhan yang tidak jelas atau mengada ada,” tegas Abdul Basith.

Abdul mengungkapkan, pihaknya sedang mengkaji dan merumuskan solusi yang tepat agar P2TL itu tepat sasaran dan konsumen teredukasi sebagai upaya untuk mencegah tidak melakukan tindakan yang dituduhkan PLN.

Peristiwa paling anyer terkait keputusan mutlak P2TL dialami pelanggan di kawasan Sunter, Jakarta Utara. Seorang pelanggan terpaksa membayar denda mencapai seratus juta rupiah tepatnya sebesar Rp 99.392.718.  Peristiwa itu bermula setelah PLN menyetujui kenaikan daya dari 5.500 VA menjadi 11.000 VA pada Januari 2018.

Kemudian pada Senin 12 Maret 2018 petugas P2TL datang untuk melakukan pemasangan Alat Pembatas dan Pengukur (APP) yang baru. Saat itu juga petugas P2TL menyerahkan surat berita acara tentang instalasi/sambungan Listrik 1 Fasa serta  surat kondisi APP sebelum dan sesudah diperiksa.

Selanjutnya pada Jumat  23 Maret 2018, pelanggan menerima hasil pemeriksaan APP dengan temuan adanya perbuatan yang menghambat putaran pemakaian yang ditemukan di dalam meteran yang disita oleh petugas P2TL.

Untuk klarifikasi, pada Senin 26 Maret 2018 pelanggan bertemu dengan Bapak Eko dan Anton di kantor PLN Distribusi Jakarta Raya Area Bandengan. Setelah mendapat penjelasan terkait hasil pemeriksaan atas temuan petugas P2TL. Pelanggan juga  menjelaskan tidak mengetahui apalagi melakukan perbuatan sesuai dengan hasil pemeriksaan APP.

Kedua petinggi PLN area Bandengan itu  mengaku tidak memiliki kewenangan untuk merespon keberatan yang diajukan pelanggan. Justru memberikan rumus perhitungan biaya denda yang sangat memberatkan. Karena perhitungan didasarkan tarif 11.000 VA dengan jumlah total Rp 99.392.718.

Sementara proses penyelesaian sedang berjalan, petugas PLN beberapa kali datang dan mengancam akan memutus aliran listrik. Dalam kondisi tak berdaya, pelanggan menemukan aturan keputusan Direksi PLN nomor  088-Z.P/DIR/2016 tentang P2TL dan tata cara pengajuan keberatan pelanggan atas hasil P2TL.

Dalam surat keputusan itu disebutkan,   pelanggan dapat mengajukan keberatan atas penetapan pengenaan sanksi P2TL kepada General Manager Distribusi/Wilayah atau Manajer APJ/Area/Cabang unit PLN yang menerbitkan sanksi dimaksud dengan disertai alasan-alasan dan bukti-bukti.

Surat keberatan yang diajukan pelanggan kemudian dianalisa dan evaluasi oleh tim yang dibentuk oleh General Manager Distribusi/Wilayah untuk tingkat Distribusi/Wilayah dan oleh Manajer APJ/Area/Cabang untuk tingkat Cabang/APJ/Area. Disebutkan, keanggotan tim minimal 5 orang jumlahnya harus ganjil yang terdiri dari unsur teknik, niaga /Pelayanan Pelanggan,Administrasi dan Kepegawaian dan wakil  Pemerintah di Bidang Ketenagalistrikan.

Sayangnya, surat keberatan dan permohonan yang diajukan pelanggan ke  Manager PLN Distribusi Jakarta Raya area Bandengan pada 9 April 2018.  Langsung dijawab dengan surat bernomor 1032/Dis.00.03/A.BDG/2018 perihal surat peringatan penyelesaian TS P2TL yang ditanda tangani Manager PLN Distribusi Jakarta Raya area Bandengan Vick Nawen, tertanggal 12 April 2018.

Seharusnya, surat jawaban Vick Nawen menjelaskan alasan dikabulkan atau ditolak setelah mendapatkan hasil analisa dan evaluasi tim keberatan yang dibentuk seperti amanat keputusan Direksi PLN nomor 088-Z.P/DIR/2016. O son




Berita Terpopuler
Sabtu, 17 November 2018