Senin, 23 April 2018

Pasukan FPU Polri Siap, Tinggal Tunggu PBB

Ist.
Beritabatavia.com - Persiapan pasukan Formed Police Unit (FPU) yang dilibatkan dalam tugas menjaga perdamaian di wilayah konflik, sudah selesai. Polri tinggal menunggu daerah operasi yang ditentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kepala Biro Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri Brigjen Krishna Murti, mengatakan, tim Assessment and Advisory Visit (AVV) dari PBB sudah selesai melakukan pengecekan kesiapan tim FPU Polri yang terdiri dari 200 personil dan 23 diantaranya Polwan, ditempat pelatihan, Cikeas, Jawa Barat, Senin 23 April 2018.
 
Menurut Krishna, kegiatan pengecekan oleh tim AAV bertujuan memastikan Indonesia siap mengirimkan pasukan dan logistik untuk mendukung perdamaian dunia. Baik menyangkut kesiapan fasilitas, sarana, prasarana, perlengkapan, senjata, maupun performance atau kemampuan.

" Tim yang melakukan pengecekan dari PBB itu antara lain  Chief of Selection and Recruitmen United Nations Department of Peacekeeping Operations (UNDPKO) Ata Yenigun. Kemudian Mr Younese Greffi Reprentative dari Department Field Support (DFS). Lalu tim UNSAAT terdiri dari Mr Osama, yang merupakan Police Advicer UNAMID, dan Mrs Kellen, yang menjabat sebagai Police Advisee UNMISS," kata Brigjen Krishna, Senin (23/4).

“Keberangkatan pasukan FPU tinggal menunggu hasil assessment dari tim AVV. Penempatan di negara mana itu sangat tergantung dari PBB. Kami tidak bisa menentukan tapi janji mereka tidak lebih dari satu bulan keputusannya," tambah Krishna.

Dijelaskan, untuk penempatan juga diserahkan kepada PBB. Tetapi, kemungkinan ada tiga alternatif. Pertama, Sudan Selatan, di mana nama misinya United Nations Mission in South Sudan (UNMISS). Alternatif kedua, di Mali atau United Nations in Mali (UNISMA); dan ketiga, di Afrika Tengah, di mana ada daerah-daerah konflik yang membutuhkan kehadiran PBB dan membutuhkan pasukan FPU.

Setelah PBB menunjuk satu daerah untuk dijadikan medan operasi tim FPU Polri, maka PBB akan meminta keputusan apakah Polri menerima ditugaskan di tempat tersebut.

"Kalau Indonesia menerima, maka akan terjadi MoU antara pemerintah Indonesia dengan PBB dan Polri akan melaksanakan MoU itu atas keputusan politik pemerintah Indonesia," ujar Brigjen Krishna.

Dia menjelaskan, pasukan yang jumlahnya 200 orang 23 diantaranya Polwan terdiri dari pasukan pendukung, pasukan taktis, dan pasukan SWAT. O son




Berita Terpopuler