Kamis, 17 Mei 2018

Wakil Rakyat Pamekasan Sikapi Polemik Impor Garam

Ist.
Beritabatavia.com - Impor garam masih jadi polemik dikalangan petani garam, pengusaha garam dan warga, kini dikabarkan tengah dituntaskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) mengundang semua pihak terkait.
 Polemik yang semula mencuat dikarenakan kesalahan pemahaman terkait penggunaan garam impor diperuntukan sebagai industri, tapi tersiar konsumsi masyarakat.

Karena itu RDP digelar di Pamekasan, Rabu (9/5)  untuk mencapai titik temu. Seluruh pihak menghadiri RDP menyebutkan perlu adanya pengawasan ketat terhadap impor garam. Bahkan semua menyetujui perusahaan yang memiliki izin impor dipersilahkan mendatangkan garam dari luar negeri dengan catatan harus sesuai prosedural.

Anggota Komisi II DPRD Pamekasan Harun Suyitno menjeskan RDP dihadiri seluruh OPD berkaitan industri garam, perwakilan petani garam dan mahasiswa.
 Rapat tertutup itu dihadiri Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait industri garam. Hasilnya semua sepakat mengawasi impor garam secara ketat.

Kendati demikian, menurut Harun upaya tersebut dilakukan bukan berarti pemerintah menghalangi impor garam pasalnya kebijakan impor itu sendiri merupakan kebijakan pemerintah pusat. “Selama tidak melanggar aturan impor garam dipersilahkan,” tegas Harun dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Kamis (17/05/2018).

Dilanjutkan, pada prinsipnya perusahaan pengimpor garam saat ini diminta untuk memberikan perhatian kepada serapan garam rakyat, minimal jumlah garam yang didatangkan dari luar negeri sama dengan serapan garam rakyat itu sendiri.
 Perusahaan juga mendapatkan izin impor harus transparan, garam yang dibeli dari luar negeri harus untuk keperluan industri.

Pihak DPRD menegaskan, jika perusahaan yang bersangkutan bisa memenuhi dua hal tersebut yakni keseimbangan antara impor dengan serapan garam rakyat dan tidak menyalahi peruntukkan garam industri dan konsumsi maka mereka dipersilahkan impor. Selain itu, pemerintah daerah tidak memiliki hak untuk melarang impor tersebut.

Disebutkan, sebuah perusahaan bernama Mitra Tunggal Swakarsa (MTS) di Desa Ambat, Kecamatan Tlanakan, kini menjadi pengawasan pihaknya agar distribusi garam yang diimpor sesuai peruntukkan industri bukan konsumsi.  “Jika ada pelanggaran pada impor tersebut, dewan akan mengeluarkan rekomendasi tegas yakni peninjauan ulang terhadap izin yang dikeluarkan pemerintah. Silahkan impor asal sesuai ketentuan dan tidak melupakan garam rakyat,” terangnya.

Public Relation Mitra Tunggal Swakarsa, Ardi Setya Budi Antara mengatakan perusahaan mengimpor garam untuk jatah tahun 2017 dan murni diperuntukkan untuk kepentingan industri.  Ardi memastikan garam diimpor perusahaannya tidak untuk keperluan konsumsi.

Selain itu, perusahaan menjalankan prinsip keberimbangan dengan memperhatikan serapan garam rakyat yang sudah diserapnya dalam jumlah yang banyak dan diserap dengan harga yang cukup tinggi ketimbang harga yang dipatok oleh perusahaan lain.

“kan telah melakukan serapan garam rakyat dengan harga yang cukup tinggi dan menyerap garam dalam jumlah banyak. Hal itu sudah kami kedepankan demi menjaga keberlangsungan kehidupan para petani garam itu sendiri,” terang Ardi.

Ardi mengaku dia dan perusahaan tidak ingin keberadaan usahanya malah membuat kehidupan para petani garam dan kesejahteraan mereka terancam. Terkait keberimbangan serapan sudah lebih dulu dilakukan oleh perusahaan yang selama ini selalu mengedepankan prinsip-prinsip kesejahteraan warga setempat.

Diketahui dalam RDP yang digelar DPRD Pamekasan secara tertutup dihadiri oleh, Ketua Komisi II DPRD Pamekasan, para Kepala Dinas Kab. Pamekasan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala badan Perencanaan pembangunan daerah, Kepala bagian hukum Sekda, Kepala Bagian Perekonomian Sekda, PMII Pamekasan, Direktur PT Garam Surabaya, Forum Petani Garam Madura, APRI (Asosiasi Petani Garam Indonesia) dan Petani Garam.

Hasil RDP DPRD Pamekasan ditandatangani pada 9 Mei 2018 oleh Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan dan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Pamekasan tengah menyimpulkan dua poin terkait impor garam, antara lain. Pertama, Komisi II DPRD Pamekasan meminta kepada pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk memperketat pengawasan kepada perusahaan-perusahaan garam yang ada di Kabupaten Pamekasan.

Kedua, Petani garam dan masyarakat garam kabupaten pamekasan tidak keberatan dengan adanya impor garam yang dilakukan oleh perusahaan garam baik PT MTS atau perusahaan garam lainnya dikabupaten pamekasan asalkan perusahaan garam juga menyerap garam rakyat dengan harga maksimal dan garam impor digunakan untuk garam industri dan bukan garam konsumsi. 0 ERZ