Senin, 21 Mei 2018

Catatan Tahu Bulat & Kebijakan

Ist.
Beritabatavia.com - Kita seringkali mendengar teriakan penawaran membeli tahu goreng yang bulat dan masih hangat karena digoreng dadakan.  Makanan digoreng atau dimasak dadakan akan segar dan fresh nikmat kita menyantapnya. Bagaimana dengan menggoreng issu-issu dengan cara dadakan, akankah menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat?

Menggoreng di sini adalah olahan bagi kelompok-kelompok  tertentu yang ingin mengambil keuntungan dan mendapatkan peluang atau kesempatan besar atau bisa saja mengambil kesempatan dalam kesempitan.

Masalah angkutan on line misalnya, sepeda motor yang akan dijadikan angkutan umum dan sebagainya. Dua issu tersebut munculah berbagai spekulasi dan kepentingan merevisi atau bahkan merubah aturan dengan cepat. Sepertinya gayung bersambut dan pihak-pihak terkait sepertinya peduli dan menginginkannya.

Di berita berita media cetak , elektronik maupun on line demo dari yang eksisting sampai dengan yang di manage dengan online mendemo peraturan-peraturan yang dibuat pemerintah. Dengan berbagai alasan tentunya. Diantara stakeholder pun nampaknya juga lempar-lemparan bahkan dijadikan peluang digoreng secara dadakan. Dan mulailah dihembus hembuskan dengan pembenaran-pembenaran survey atau pengumbulan bahan keterangan. Pro dan kontrapun muncul.

Berbagai pembenar dari kelompok-kelompok ini sepertinya memang diharapkan untuk meramaikan penggorengan dadakan itu. Mungkin hanya di Negara kita yang debatnya berebut kewenangan atau kekuasaan atau pembuatan aturan demi kepentingan atau peluang-peluang bisnis pihak tertentu.

Esensi dibuatnya aturan sebagai pembangun peradaban bisa saja diabaikan atau malah digoreng sekalian. Seakan akan pasar peradaban dibangun atas tawar menawar dan adu kekuatan. Inikah azas asu gede menang kerah ? Inikah tontonan-tontonan yang melemahkan harapan waras di masa depan dipupuskan ?

Bisa iya bisa tidak, tatkala ada kelompok yang terbeli atau sudah dimabukkan pihak-pihak yang kuat modal dananya, maka bisa saja aturan menjadi stampel saja atau cap legalitas semata.

Gorengan dadakan bagi tahu bulat memang oke namun bagi issu-isu penting yang terjadi dalam masyarakat bisa menyesatkan bahkan menimbulkan konflik dan meruntuhkan harapan bagi masa depan yang lebih baik.

Kebijaksanaan jangan dijadikan kebijakan.

Kata kebijaksanaan yang sering diucapkan merupakan sesuatu yang diijinkan atau diperbolehkan atau bahkan diputuskan dengan berbagai pertimbangan untuk  kemanusiaan, kepentingan umum atau kepentingan yang lebih luas, keadilan dan untuk edukasi.

Dalam bahasa jawa ada istilah bener durung tentu pener. Benar belum tentu tepat. Konteks kebijaksanaan juga ada unsur-unsur tersebut. Bisa juga dikatakan boleh tetapi (dengan syarat-syarat tertentu). Kebijaksanaan ini diambil karena ada pertimbangan atas hal-hal  tersebut di atas walaupun secara normatif salah atau tidak benar atau tidak dapat dibenarkan.

Tatkala ada keinginan menjadikan kebijaksanaan sebagai kebijakan maka ini menjadi membenarkan yang menyimpang atau melegalkan yang ilegal. Tatkala sebagai kebijaksanaan ini ada rentang waktu atau setidaknya tatkala standar-standar yang dibutuhkan sebagai penggantinya telah ada maka kebijaksanaan ini bisa dicabut atau tidak diberlakukan. Dan kebijaksanaan biasanya tidak  ditumbuhkembangkan walaupun dibiarkah hidup.

Tatkala kebijaksanaan dijadikan kebijakan maka ada tuntutan yang harus ditumbuhkembangkan. Berbagai konsekuensi akan menjadi resiko yang ditanggung dari sisi kewarasan sampai dengan keselamatanpun bisa diabaikan.

Tatkala pemaksaan kebijaksanaan dijadikan kebijakan tentu akan timbul pertanyaan adakah sumber daya telah dikuasai atau telah disusupkan untuk didominasi sepenuhnya atau sebagian? Siapa yang tahu hanya waktu yang akan membuktikan siapa waras siapa yang lupa. O Penulis, Brigjen Pol DR Chrisnanda Dwilaksana.

Berita Terpopuler