Senin, 28 Mei 2018

Bayang-bayang Defisit Keuangan BPJS Kesehatan

Ist.
Beritabatavia.com - Bayang-bayang defisit keuangan membayangi kondisi BPJS Kesehatan. BPJS Watch menyatakan bayang- bayang defisit tercermin dari Rencana Kinerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) BPJS Kesehatan 2018. Dalam RKAT, direksi BPJS Kesehatan menganggarkan penerimaan dan pembiayaan BPJS tahun 2018 dalam keadaan defisit. Untuk penerimaan, mereka menargetkan bisa mendapatkan Rp79,77 triliun.

Dan untuk pembiayaan, memperkirakan mencapai Rp87,80 triliun. "Dengan kata lain, ada defisit Rp8,03 triliun yang direncanakan BPJS Kesehatan. Selain dari RKAT, cerminan defisit juga bisa dilihat dari realisasi penerimaan iuran yang dibukukan BPJS pada sepanjang Januari-Februari 2018,

"Pada periode itu penerimaan berhasil dibukukan BPJS Kesehatan hanya Rp12, 92 triliun. Padahal, pembiayaan yang sudah dikeluarkan mencapai Rp 14,74 triliun. "Dalam dua bulan saja sudah terjadi defisit Rp 1,82 triliun atau kalau dirata-rata Rp910 miliar per bulan," lontar Koordinator Advokasi BPJS Watch mengatakan Timboel Siregar dalam keterangan tertulis diterima Redaksi, Senin (28/05/2018).

Diharapkan pemerintah segera mencari solusi atas permasalahan tahunan yang menimpa kas BPJS Kesehatan. Salah satu solusi yang dia minta segera dilakukan oleh pemerintah adalah meningkatkan pendapatan dari penerimaan iuran.

BPJS Watch mencatat selama ini upaya meningkatkan penerimaan dari iuran, khususnya dari golongan pekerja penerima upah badan usaha (PPU BU). Catatan BPJS Watch, sampai 1 Maret 2018, jumlah peserta BPJS Kesehatan dari golongan tersebut baru mencapai 12 juta.

Jumlah peserta tersebut masih kalah jika dibandingkan dengan peserta Program Jaminan Hari Tua dari golongan pekerja penerima upah badan usaha yang pada periode sama sudah tembus 14 juta. "Penerimaan itulah yang sebenarnya harus digenjot direksi BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan harus meningkatkan kinerjanya supaya penerimaan pendapatan dari peserta tersebut memenuhi harapan," ungkapnya.

Selain itu, BPJS Kesehatan harus menggunakan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan kesehatan Nasional untuk meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peningkatan kepesertaan dari golongan PPU BU.

"Peserta PPU BU punya potensi tinggi dan sudah disadari direksi BPJS Kesehatan, karena di 2017 penerimaan iuran peserta tersebut sudah ditarget Rp28 triliun tapi gagal dicapai dan 2018 malah ditargetkan Rp23,62 triliun. Harusnya target tetap dipatok Rp28 triliun dalam RKAT 2018," katanya.

Selain peningkatan penerimaan iuran, BPJS Watch juga meminta pemerintah untuk melakukan kendali biaya di rumah sakit. Ia minta agar direksi fokus mengawal perjanjian kerja sama. "Tujuannya supaya kecurangan yang dilakukan rumah sakit, seperti upcoding, readmisi bisa diturunkan," katanya.

Usulan lain, mengevaluasi kinerja seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan program BPJS Kesehatan. "Kami minta kepada pemerintah untuk tidak segan menjatuhkan sanksi kepada instansi yang berkinerja buruk dalam menjalankan program tersebut," harapnya.  0 ERZ